Sekjen PPP: NU Sudah Dapat Kehormatan Jadi Wakil Presiden
Merdeka.com - Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi permintaan Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta jatah menteri. Menurut Arsul, NU sudah diberikan tempat terhormat karena pimpinan tertinggi NU, Ma'ruf Amin merupakan wakil presiden.
"NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/6).
Di sisi lain, Arsul menilai wajar elemen pendukung calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta kadernya ditarik sebagai menteri. Termasuk pula Nahdlatul Ulama yang turut membantu menenangkan Jokowi.
Namun, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, apakah Jokowi butuh kader NU masuk kabinet akan ada pertimbangan sendiri. Misalnya apakah Jokowi butuh peran NU dalam rangka melawan radikalisme yang berkembang.
"Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU," ucap Arsul.
Dia menilai, Jokowi bakal mempertimbangkan semua elemen masyarakat untuk masuk kabinet. Sebab, Jokowi diyakini akan memilih orang partai dan non partai untuk menjadi pembantunya di pemerintahan.
"Jadi kan secara garis besar portofolio kabinet itu akan diisi oleh partai dan non partai, bukan partai dan profesional," kata Arsul.
Diberitakan, Rais Aam PB NU Miftachul Akhyar mengatakan, pihaknya selalu menyiapkan kader terbaiknya jika diminta menjadi menteri. Hal ini menyikapi isu adanya perombakan kabinet serta kabinet baru di Pemerintahan 2019-2024 mendatang.
"Kalau sebetulnya, kalau siap sejak dulu siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap saja, enggak maju-maju," ucap KH Miftachul di Jakarta, Minggu (23/6).
Dia tak menepis memang ada permintaan dari Presiden. "Ya memang ada. Tapi nantilah itu, kita lihat," jelas KH Miftachul.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan tidak ada dukungan politik yang gratis. Dia mengusulkan tambahan menteri dari kalangan NU.
"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Gus Ali.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaCak Imin Sindir Pencopotan Ketua PWNU Jatim: Pengurus PBNU PNS Saja
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai pencopotan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur merugikan PBNU.
Baca SelengkapnyaCerita Arsul Sani Tolong Warga di NTT yang Didzalimi Hukum: Kini Beliau sudah Jadi Pimpinan PPP
Merasa terbantu, ternyata membuat orang yang tak disebutkan namanya oleh Arsul itu saat ini menjadi Ketua PPP di Kabupaten Belu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMahfud Dapat Laporan Tindakan Aparat yang Berlebihan: Perintah Presiden dan UU Harus Netral
Mahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaArahan Tegas Wapres Ma’ruf Amin untuk Jenderal Maruli Jelang Pilpres 2024
Menurut Maruli, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca Selengkapnya