Sekjen PDIP: Jangan sampai pimpinan DPRD terjerat korupsi
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewanti-wanti seluruh kadernya, terutama yang menjadi pimpinan DPRD menjauhi praktik korupsi. Partai nasionalis itu tak akan membela kader yang kedapatan terjerat korupsi.
"Jangan sampai ada pimpinan DPRD (kader PDIP) yang terjerat masalah korupsi. Partai tidak akan membela," tegas Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat pembekalan kader di hotel Bidakara, Rabu (13/8).
Menurutnya, aturan yang tegas tersebut sudah berulangkali disampaikan kepada seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih ini. Jika kader masih membandel maka konsekuensi hukum akan ditanggung pribadi.
"Karena warning-nya sudah cukup. Kalau ada masalah hukum, tanggung jawab pribadi," terang dia.
Selain itu, Tjahjo juga mengungkapkan untuk memuluskan aturan tersebut, PDIP akan mulai meningkatkan kedisiplinan kadernya. Hal itu salah satu faktor untuk menjaga kemenangan PDIP di pemilu.
"Kita minta untuk peningkatan disiplin, kehadiran, memahami konstituen dan persoalan daerahnya. Kemenangan PDIP harus dipertahankan hingga lima tahun ke depan," pungkas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaMenurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca Selengkapnya