Sekjen PAN ngaku belum diajak bicara Zulkifli Hasan soal reshuffle

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle jilid II dalam minggu-minggu ini. Namun sampai kini, belum ada konfirmasi yang membenarkan, perombakan kabinet benar akan terjadi dari pihak Istana.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menegaskan, belum tahu menahu soal rencana perombakan kabinet. Bahkan menurut dia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak bicara apa-apa dengannya tentang rencana reshuffle kabinet.

Eddy mengakui, jika memang benar ada reshuffle harusnya Presiden Jokowi sudah bicara dengan Ketua umum partai politik, kemudian ketum bicara dengan sekjen. Namun sejauh ini, dia memastikan belum ada pembicaraan antara dirinya dengan Zulkifli.

"Kalaupun demikian ada (reshuffle), pasti akan ada pembicaraan ketua umum dengan sekjen. Tapi yang jelas saya belum diinfokan soal itu," kata Eddy saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (26/7).

Soal kabar PAN juga mendapat jatah menteri, lagi-lagi Eddy menjawab tidak tahu. Kabar yang beredar, PAN akan peroleh 2 jatah kursi yang diduduki oleh Mulfachri Harahap dan Taufik Kurniawan.

"Itu saya enggak tahu, saya malah baru dengar dari teman-teman media," tutur Eddy.

Dia berharap, walaupun nantinya ada reshuffle hal ini bisa menjadi jalan keluar perlambatan ekonomi yang selama ini terjadi.

"Kalau (reshuffle) untuk optimalisasi kinerja dan bisa lebih kencang berlari dari sisi ekonomi, kenapa tidak," imbuhnya.

Ketika ditanya apa saja kira-kira kementerian yang memang dirasa kurang optimal, Eddy tak jawab lugas. Menurut dia, persoalan yang terjadi selama ini tidak serta merta kesalahan ditujukan kepada menterinya.

"Saya enggak bisa, enggak berani menilai, semua saya kira ada plus dan minus nya. Tidak sera merta berpulang pada menteri, tapi juga pada kondisi ekonomi global yang memang kurang baik sehingga berdampak pada keuangan negara, terpaksa harus ada tax amnesty, bukan berarti menterinya enggak bagus.

Mengenai perhubungan, memang infrastruktur-nya yang tidak dibangun dari belasan tahun lalu, kalau ada kemacetan kaya lebaran lalu, kapasitas pelabuhan yang tidak memadai, itu tidak serta merta kesalahan menterinya," pungkas Eddy.