Sekjen Gerindra tak pernah dengar draf koalisi usulan Yusril
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memutuskan menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 mendatang. Padahal sebelumnya Yusril menjadi kuasa hukum Prabowo pada Pilpres 2014 dan dia dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Perihal penyebab beralihnya dukungan ini, salah satunya karena Yusril menilai tak ada upaya timbal balik dari kubu Prabowo-Sandi bagaimana membantu parpol pengusungnya bisa menang atau masuk parlemen pada Pemilu 2019. Yusril juga menyebut pernah mengajukan draf aliansi partai koalisi ke Prabowo tapi tak direspons.
Menanggapi ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, belum pernah melihat draf yang diajukan Yusril atau pengurus PBB. Menurutnya pembicaraan terkait koalisi antar parpol pengusung Prabowo-Sandi selama ini cukup lancar.
"Saya enggak pernah baca. Saya enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB. Dan pembicaraan dengan koalisi, kita dengan PKS, dengan Demokrat, dengan PAN lancar-lancar saja. Enggak ada problem dengan pencalonan. Dengan partai politik lancar-lancar saja," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).
Muzani mengatakan, dirinya juga tak pernah berkomunikasi dengan Yusril, apalagi membahas soal draf tersebut. Namun demikian pihaknya menghormati keputusan Yusril yang memilih bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Saya enggak pernah dihubungi. Tapi kita juga sudah mencoba. Tapi kita menghormati lah keputusan Pak Yusril. Saya kira Pak Yusril sudah memutuskan beliau berpihak ke sana dan kita hormati itu," tutupnya.
Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tim Prabowo-Sandi tidak pernah merespons keinginannya. Bahkan setelah adanya draf aliansi yang dikeluarkan saat petinggi PBB bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi."Pak Kaban dan Pak Afriyansah Noor untuk bertemu Habib Rizieq ya dan membahas hal yang sama dan setelah itu mereka menyusun draf aliansi partai-partai dan itu diajukan ke Pak Prabowo, tapi sampai hari ini juga enggak ada respon," ungkapnya.
Menurut Yusril, seharusnya dalam koalisi ada timbal balik yang sesuai. Pasalnya ia akan meluangkan banyak waktu untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
"Kalau saya diminta menjadi tim suksesnya Pak Prabowo-Pak Sandi saya kan akan all out kampanye siang malam mengkampanyekan pak Prabowo-Pak Sandi, tapi harus diingat saya juga jadi caleg di Jakut. Kan bakal habis waktu saya untuk kampanye Pak Prabowo-Pak Sandi," ujarnya.
Dia menilai, Prabowo sebagai pimpinan koalisi seharusnya berbicara pada semua partai koalisinya untuk bisa sama-sama memenangkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Hal itu, kata dia, baru disebut sebagai timbal balik.
"Tapi apakah partai koalisinya juga ya semuanya bisa masuk ke parlemen itu baru namanya kita saling berkerja sama, tapi kalau cuma kami diminta bantu bapak, bapak enggak mau bantu kami gimana jadinya. Tentu tidak pernah ada jawaban waktu itu jawaban Pak Sandi dan Pak Ferry ya nanti kami akan bicarakan sama Pak Prabowo tapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril menanyakan, apa masalahnya jika Jokowi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaYusril mempersilakan pihak yang keberatan untuk mengusulkan perubahan konstitusi.
Baca SelengkapnyaYusril pun membandingkan pasangan calon lain yang juga didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh lain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaYusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian
Baca SelengkapnyaSengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca Selengkapnya