Sekjen Gerindra Puji Sosok 5 Calon Dewan Pengawas KPK

Merdeka.com - Lima calon Dewan Pengawas KPK telah hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12). Mereka akan dilantik oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan komisioner KPK yang baru.

Terkait hal itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pemilihan dewan pengawas KPK merupakan wewenang Presiden. Meskipun demikian, berharap dewan pengawas KPK dapat menjalin kerja sama yang baik dengan komisioner KPK.

"Dan kami berharap kan nama-nama itu bisa menjadi satu kesatuan dengan nama-nama komisioner KPK yang telah dipilih oleh DPR dan dilantik Presiden pada hari ini," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).

Dia pun menilai, nama-nama yang muncul sebagai sosok yang kompeten untuk mengisi posisi tersebut. "Nama-nama itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini," lanjut dia.

Menurut dia, pada intinya kehadiran dewan pengawas KPK harus memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

"Sehingga KPK adalah satu instrumen yang diharapkan bisa menjadi alat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sehingga semua instrumen apakah itu komisioner dan pengawas menjadi satu kesatuan dari proses pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih," ungkapnya.

Terkait komisioner KPK yang akan dilantik dalam waktu dekat, dia berharap komisioner KPK yang akan dilantik nanti akan meneruskan komitmen KPK, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan memberantas korupsi.

"Dan dia kan tetap melanjutkan program itu dari Periode pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kalau nggak salah yang kelima ya sehingga pemberantasan korupsi menjadi program satu kesatuan dengan yang sebelumnya," jelas dia.

"Meskipun banyak catatan saya percaya pada komisioner yang baru ini bahwa akan menciptakan dan akan selalu bekerja maksimal dalam memberantas korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Dia memandang, kinerja komisi antirasuah tersebut cukup baik di bawah komando Agus Rahardjo.

"Tapi prinsipnya pemberantasan korupsi itu adalah kalimat atau kata yang mudah diucapkan tapi paling sulit dilaksanakan dan itu selalu menjadi jargon, tapi bagaimana jargon itu menjadi implementasi itu persoalan yang serius," tandasnya.