Sejarah panjang konflik partai Kabah

Merdeka.com - Sejak awal berdiri pada 1973, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) memang tidak bisa lepas dari prahara. Ironisnya, sampai sekarang prahara konflik elite di internal partai Kabah itu masih saja terjadi.

Terbaru adalah konflik internal antara dua kubu, yakni kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) bersama gerbongnya dengan kubu Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi bersama Sekjend PPP Romahurmuziy dan 26 pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia.

Dipicu sikap SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus DPW PPP di daerah sebagai "perselingkuhan politik", lalu konflik menukik tajam hingga sampai ancaman pemecatan terhadap pengurus DPW bersama Sekjend oleh SDA.

Namun ancaman itu dilawan oleh kubu wakil ketua dan Sekjend PPP dan pengurus DPW. Mereka malah menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) membahas Mukernas III. Rapat itu tidak dihadiri SDA. Alih-alih datang, dia malah hendak menggelar rapat pleno menyelesaikan masalah tersebut.

Masalah ini belum selesai sampai kini. Yang perlu digarisbawahi, konflik elite PPP kali ini menambah panjang catatan sejarah konflik PPP . Berikut ini sejarah panjang konflik PPP yang dirangkum merdeka.com:

Konflik antar faksi pada awal PPP berdiri 1973

PPP dibentuk hasil dari peleburan kekuatan beberapa Partai Islam. Di dalam PPP berisi di antaranya Partai NU, Parmusi, PSII dan Perti. Peleburan itu buah dari program penataan kehidupan politik yang dirancang oleh Ali Murtopo pada 1973.Akibat peleburan itu, PPP langsung menuai konflik. Penyebabnya karena ketimpangan massa di internal partai yang berujung pada perebutan kursi di parlemen. NU sebagai kekuatan terbesar kala itu kerap dirugikan.

Konflik John Naro dan politisi NU pada 1978

Secara dramatis tanpa melalui rapat partai maupun muktamar, John Naro mengkudeta kepengurusan PPP. Dia menjabat sebagai Ketua Umum PPP pada 1979. John, mewakili kubu modernis (Parmusi) melakukan perubahan radikal dengan cara menyingkirkan banyak politisi-politisi NU yang disebut sebagai kelompok tradisional. Maka sejarah mencatat konflik ini disebut sebagai perpecahan antara kubu modernis dan tradisional. Konflik ini terang-terangan, baik dalam susunan kepengurusan partai maupun dalam penentuan DCS (daftar calon sementara) jelang pemilu 1982, di mana kala itu banyak politisi NU harus terpental dari nomor urut jadi.Gaya otoriter John Naro ini akhirnya disikapi serupa oleh para elite NU pada Musyawarah Nasional NU pada 1983. Munas Alim Ulama yang di gelar di Situbondo, NU memutuskan keluar dari PPP dan kembali ke khittah 1926.Keluarnya NU itu memberi pengaruh buruk bagi PPP pada pemilu 1987. Waktu itu perolehan suara nasional partai Kabah jeblok menjadi 15,6 persen. Padahal pada pemilu sebelumnya (1982), PPP memperoleh suara nasional 27,78 persen.

Suara PPP pada Pemilu 1987 merosot, John Naro dicopot

Merosotnya suara PPP pada Pemilu 1987 ini kemudian berakibat dicopotnya Naro dari posisi ketua umum pada muktamar PPP 1989. Kendati penggantinya bukan dari unsur NU (yakni Buya Ismail Hasan Metareum), tapi kejatuhan Naro ini mendapat sambutan positif dari banyak kubu, terutama tokoh-tokoh NU.

PPP terbelah saat pemilu 1999

Gelombang reformasi 1998 berpengaruh terhadap PPP. Partai ini mengalami masalah-masalah serius yang berpengaruh pada perolehan suara nasional pada Pemilu 1999. Konflik internal yang menjadi ciri khas partai ini masih seputar masalah sektarian, yang kemudian membelah-belah basis massa partai.Misalnya, ketika Gus Dur membentuk PKB. Meski PKB bukan sempalan PPP, tapi terbentuknya PKB otomatis menggerogoti suara PPP dari basis massa NU. Begitu juga dengan pembentukan PAN oleh Amien Rais. Meski PAN juga bukan sempalan PPP, tapi basis massa PPP dari Muhammadiyah pun habis.Paling mencolok adalah pembentukan PBR oleh Zaenuddin MZ. PBR ini dikenal sebagai sempalan dari PPP. Akibat dari terbelah-belahnya basis massa PPP itu, pada Pemilu 1999 suara mereka jeblok hanya sebesar 10 persen.

Konflik usai Pemilu 2014, perselingkuhan politik SDA

Pada Pemilu 2004 dan 2009, PPP nampak tenang. Tidak ada konflik mencolok di internal partai Kabah itu. Namun suasana berubah drastis usai Pemilu 2014. Prahara kembali melanda partai ini.Dipicu sikap SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus DPW PPP di daerah sebagai "perselingkuhan politik", lalu konflik menukik tajam hingga sampai ancaman pemecatan terhadap pengurus DPW bersama Sekjend oleh SDA. Namun ancaman itu dilawan oleh kubu wakil ketua dan Sekjend PPP dan pengurus DPW. Mereka malah menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) membahas Mukernas III. Rapat itu tidak dihadiri SDA. Alih-alih datang, dia malah hendak menggelar rapat pleno menyelesaikan masalah tersebut.Masalah ini belum selesai sampai kini.