Sedang rusak parah, Golkar coba dukung Jokowi-JK

Merdeka.com - Partai Golkar kini sedang rusak parah. Konflik di tubuh beringin antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tak kunjung usai, meski sudah ada putusan pengadilan terkait hal ini.

Tidak hanya sengketa kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Ancol yang menggerogoti partai beringin, tetapi juga kisruh Fraksi Partai Golkar DPR akibat rotasi yang dilakukan Ketua Fraksi Setya Novanto.

Bekas Ketua DPR yang dilengserkan karena kasus papa minta saham itu mengganti pimpinan fraksi dan alat kelengkapan Dewan dengan para loyalisnya.

Novanto menunjuk Azis Syamsuddin sebagai sekretaris fraksi Golkar gantikan Bambang Soesatyo. Bendahara Fraksi Golkar tetap dijabat oleh Robert Joppy Kardinal, sementara ketua badan anggaran (banggar) diisi oleh Kahar Muzakir yang menggantikan Ahmadi Noor Supit.

Orang-orang yang ditunjuk Novanto memang merupakan loyalisnya di DPR. Sementara yang diganti, adalah kubu Ade Komaruddin. Pergantian ini semakin menguatkan perseteruan antara kubu Novanto dan Ade. Padahal, baik Ade maupun Novanto berada di kubu Ical.

Nah, di tengah kekisruhan yang semakin parah, Partai Golkar kubu Ical justru mengeluarkan penting, yakni mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Keputusan itu diambil saat rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1).

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (5/1).

Sedangkan untuk penanganan konflik di internal partai, kubu Ical merekomendasikan kepada DPD Partai Golkar untuk melaksanakan hasil munas Bali yang mengukuhkan kepengurusan Aburizal Bakrie. Tidak hanya itu, kubu Ical juga mengklaim semua DPD I menolak digelar musyawarah luar biasa (Munaslub). "Semua DPD I sepakat tidak akan melaksanakan Munaslub sampai tahun 2019," ucapnya.

Masih terkait itu, kubu Ical juga merekomendasikan untuk memberikan teguran kepada Ketua Dewan Pertimbangan partai yakni Akbar Tandjung karena mendorong digelarnya Munaslub. "DPP Partai segera mengambil langkah-langkah politik agar menkumham segera mengesahkan hsl munas Bali," katanya.

Poin kesepakatan lainnya, rapat pimpinan nasional (rapimnas) tahun ini akan digelar di Yogyakarta atau NTB pada 23-25 Januari 2016. Sedangkan musda tingkat provinsi, kabupaten dan kota, disesuaikan dengan jadwal dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar.