Sebut Sandiaga pengemplang pajak, Ahok disebut bersikap tak etis
Merdeka.com - KPU belum memulai masa kampanye Pilgub DKI. Namun, para kandidat calon terlihat sudah mulai perang kritik. Teranyar, bakal calon gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok) menyebut Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak lantaran ikut tax amnesty atau pengampunan pajak.
Politisi senior PAN, Achmad Hafisz Tohir mengkritik pernyataan Ahok. Menurutnya, sebagai sesama bakal calon tidak sepatutnya Ahok menyerang Sandiaga dengan menyebut pengemplang pajak. Dia meminta panitia pengawas (panwas) untuk memberikan pemahaman soal aturan main dalam Pilgub DKI.
"Ahok semestinya sebagai orang yang berkompetisi tidak boleh saling menyerang seperti itu. Di sini saya kira panwas harus sudah mulai memberikan kode etik bagaimana seorang calon dapat mengomentari musuhnya atau dalam kurung lawan politik," kata Hafisz saat dihubungi, Rabu (5/10).
Dia meminta Ahok untuk membuktikan ucapannya itu. Hafisz menuturkan tidak etis Ahok melontarkan tudingan tersebut karena dia bukan lembaga hukum.
"Ya harus buktikan dulu apa betul dia mengemplang atau tidak, tidak bisa Ahok langsung, dia kan bukan lembaga hukum. Pak Ahok sendiri orang yang sedang berkompetensi. Jadi saya kira tidak etis sesama mereka saling menyerang, kecuali di level pendukung ya silakan saja," tegasnya.
Dengan logika berpikir Ahok, Hafisz menganggap semua yang mengikuti program tax amnesty otomatis adalah pengemplang pajak. Maka presiden Jokowi juga pengemplang pajak. Hal itu karena perusahaan Jokowi ikut dalam program tax amnesty.
"Ada satu atau dua perusahaan presiden Jokowi yang ikut program tax amnesty. Jadi ini menjadi tidak sehat kalau hal seperti ini diangkat. Toh kita sudah memaklumkan bahwa dengan adanya UU tax amnesty semua orang, rakyat, tukang becak, pejabat siapapun bisa ikut program ini," klaimnya.
Wakil Ketua Komisi XI ini meminta Ahok untuk menjaga sikap dan ucapannya selama program tax amnesty berjalan. Permintaan ini disampaikan agar tidak ada warga negara yang takut lapor pajak.
"Kalau sekarang ya saya kira harus menjaga sikap lah ya, nanti malah orang jadi takut, ndak mau setor pajak. Pajak ini kan duitnya akan digunakan untuk pembangunan rakyat juga. Saya kira itu yang harus kita hindari," tutupnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud
Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDidukung Surya Paloh jika Ingin Maju Pilkada DKI, Ini Jawaban Anies
Anies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnya