SBY sebut para menteri tidak boleh bawa pertentangan ke publik

Merdeka.com - Menteri Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Jokowi beberapa kali terlibat perbedaan pendapat hingga muncul ke publik. Perdebatan itu seharusnya hanya berada di antara anggota kabinet saja dan tidak menjadi konsumsi publik. Mantan Presiden SBY mengungkapkan, selama 10 tahun memimpin dia membuat aturan yang tegas terhadap para menterinya.

"Pahami dan implementasikan tata kerja, mekanisme dan prosedur yang berlaku di Kabinet Indonesia Bersatu," kata SBY saat penataran dengan tema 'Tentang Negara, Pemerintahan dan Sistem Nasional' diikuti oleh para pejabat utama DPP Partai Demokrat, Fraksi Demokrat DPR RI, Pimpinan 34 DPD se-Indonesia di Hotel Novotel, Bogor, Senin (28/3).

Menurut dia, para menteri harus menaati keputusan presiden dan harus dilaksanakan. Menteri juga harus memahami garis instruksi, garis laporan dan garis koordinasi.

"Pembicaraan subtansi di kabinet umumnya berklasifikasi rahasia atau terbatas," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan para menteri tidak membawa pertentangan atau perbedaan dalam kabinet ke publik. Bahkan tidak menyerang dan mendiskreditkan presiden dan kolega menteri untuk konsumsi publik.

"Loyalty to my part. Garis menteri adalah garis kabinet bukan garis partai. Hotlines antara presiden wakil presiden dan menteri," ujar dia.

Selanjutnya, kata dia, para menteri yang berkunjung ke luar negeri harus memberikan izin ke presiden secara lisan dan tertulis.

"Jaga kehormatan dan penampilan sebagai anggota kabinet plus keluarga. Pegang teguh kontrak politik 21 Oktober 2004," kata SBY yang membacakan 12 aturan untuk para menterinya.