SBY akan teken surat pemecatan Gede Pasek
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, keputusan untuk mengganti Gede Pasek Suardika sudah final. Jika surat pergantian antar waktu (PAW) dipermasalahkan, ia akan segera memperbaiki.
"Jadi surat itu, kalau memang dianggap tak sesuai kita terima, tetapi tetap saja DPP itu punya hak terhadap anggotanya. Itulah fungsi parpol. Makanya pencalonan itu dari parpol," ujar Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1).
Ia telah menerima pengembalian surat PAW Pasek dari pimpinan DPR. Jika diperlukan adanya perbaikan, yang mana surat itu harus ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, maka akan menindaklanjutinya.
"Kalau surat itu dianggap melanggar aturan akan kita benarkan, kalau (perlu tanda tangan) ketum ya nanti akan diganti dengan benar," tegas Pasek.
Fungsi parpol, lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat itu adalah salah satunya menertibkan anggotanya. "Saya tahu Pak Pasek bekerja dengan baik, jika ada yang dilanggar itu sudah keputusan DPP," katanya.
Partai Demokrat ogah jika dikatakan sebagai partai otoriter dan tidak memberikan kesempatan pada Pasek membela diri. Nurhayati menegaskan, Pasek telah melanggar kode etik di internal Partai Demokrat.
"Ya memang apa namanya mekanisme itu tergantung seberapa urgen, tak semua seperti itu, yang dilihat urgensi. Ada yang namanya kode etik, etika. Etika lebih tinggi pada umumnya. Etika berpolitik, etika sosial, itu kan tak diatur dalam UU. Mari sama-sama berpolitik kita jaga etika," jelas Nurhayati.
"Saya kira Pak Pasek berhak melakukan pembelaan, itu hak individu Pak Pasek, tapi DPP juga punya hak memecatnya," tandasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh menyatakan, partainya mendukung segala upaya mencari keadilan
Baca SelengkapnyaData dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku terbuka peluang untuk bertemu dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaDari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaSebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaMenaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca Selengkapnya