Sandiaga Diingatkan Tak Ragukan Legitimasi KPU
Merdeka.com - Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno mempertanyakan kualitas Pemilu 2019. Hal itu terkait hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sandi mengatakan buntut hoaks tersebut tak sedikit masyarakat yang ia temui mengungkap kekhawatiran terhadap Pemilu yang tidak berjalan jujur dan adil.
"Jadi ini menjadi kekhawatiran kami maupun semua. Karena hampir di beberapa titik kunjungan masyarakat juga bertanya ke saya gimana memastikan Pemilu ini Jurdil? jadi mari kita pastikan Pemilu ini bebas gangguan hoaks dan gangguan upaya delegitimasi proses ini," jelas Sandiaga, Minggu (6/1) kemarin.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Bapilu DPP PSI, Andi Saiful Haq meminta Sandi tak meragukan legitimasi KPU. Sebab, status Cawapres yang kini disandang Sandi salah satu produk KPU.
"Jikapun ada hasil KPU yang meragukan itu adalah karena meloloskan tukang bohong sebagai Capres dan Cawapres seperti Prabowo dan Sandi Uno. Itupun Karena dalam penetapan Capres dan Cawapres tidak ada tes kebohongan," kata Saiful dalam keterangan, Senin (7/1).
Ia mengatakan mengikuti sendiri tahapan verifikasi KPU. Dalam Prosesnya menunjukkan integritas dan profesionalitas KPU.
"PSI mengikuti proses verifikasi KPU secara detail tahap demi tahap. Dalam setiap tahapan KPU yang kami lalui, seluruh jajaran KPU sampai KPUD, Bawaslu hingga Panwaslu di daerah selalu menunjukkan integritas dan profesionalitas yang tinggi. Sebagai partai anak muda dan baru, PSI tidak sekalipun diminta untuk menempuh jalan yang tidak benar. Semua proporsional sesuai peraturan yang berlaku," katanya.
Jika masyarakat terus disuguhkan persepsi negatif terkait jalannya Pemilu, ia khawatir lama kelamaan mendegradasi integritas penyelenggara Pemilu.
"Saya mengkhawatirkan upaya ini merupakan strategi khusus untuk mendegradasi integritas penyelenggara Pemilu," tuturnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaProses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca Selengkapnya