Sandi Harap MK Independen Tangani Sengketa Pilpres 2019
Merdeka.com - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memasukkan 51 bukti dugaan kecurangan di Pilpers 2019 saat mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Calon Wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, bukti diperoleh dari masyarakat.
Menurut dia, dilaporkan kecurangan terjadi di 50 persen provinsi yang tersebar di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Ada ketidakjujuran, penyimpangan, ketidakadilan. Ini yang akan kami sampaikan agar diungkap," ujarnya di Masjid Raya Palapa Baitusalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5).
Sandi menerangkan, pihaknya memasukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena tuntutan dari masyarakat.
"Mereka melihat program pemilu yang sudah diibiayai negara begitu besar belum mampu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," ujar dia.
Sandi pun menaruh harapan ke Mahkamah Konstitusi. "Kita pastikan MK akan dengan independen mengungkap bukti-bukti ini, dan membahasnya," ujar dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia berharap semoga persaudaraan dalam membangun negeri bisa lebih diperkuat
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 02, Prabowo Subianto akhirnya muncul ke publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kubu Prabowo meyakini saksi dan ahli yang dibawanya akan semakin menguatkan posisinya di muka majelis hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPutra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar proses gugatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan ketertiban.
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku bakal meniru jejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi bila memenangkan Pilpers 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca Selengkapnya