Salah pilih cawapres dan isu SARA bisa menjadi sandungan Jokowi dalam Pilpres

Merdeka.com - Hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan elektabilitas Joko Widodo masih unggul jauh dengan angka 58,2 persen apabila Pilpres 2019 mendatang dua calon. Sementara penantang terkuatnya masih Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 26,6 persen.

Survei dilaksanakan pada 19 April sampai 5 Mei 2018 dengan wawancara tatap muka. Survei memiliki responden 2100 orang yang diambil dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,14 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai elektabilitas Jokowi tinggi dan cenderung meningkat lantaran tingkat kepuasan kinerja cukup tinggi. Menurut dia, Jokowi seharusnya fokus menuntaskan kerjanya agar menjaga elektabilitasnya.

"Pak Jokowi jadi enggak usah membahas cawapres dan sebagainya fokus kerja aja, dengan demikian elektabilitasnya itu bisa stabil dan meningkat," kata Syamsuddin saat rilis survei 'Partisipasi, Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Demokrasi' di kawasan Senayan, Kamis (19/7).

Namun, Syamsuddin mengingatkan ada beberapa faktor yang bisa menjadi ganjalan dalam pencalonannya dalam Pilpres mendatang. Menurut dia, suara Jokowi bisa turun jika salah ambil cawapres ditambah dengan isu-isu berbau agama dan ras.

"Potensi untuk tersandungnya bisa salah pilih cawapres bisa juga terjebak dalam isu yang sifatnya sektarian, agama, SARA," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, posisi Jokowi aman apabila pemilihan presiden hanya diikuti dua calon. Sebab, apabila capres tiga bakal suara dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan terpecah.

"Kalau kemudian manti ada tiga capres pasti enggak aman pasti akan pecah dukungannya," katanya.

Syamsuddin menambahkan, apabila Pilpres mendatang seperti di Pilkada DKI Jakarta dengan diikuti tiga calon Jokowi belum tentu tumbang. Hanya saja, kemungkinan terjadi dua putaran sangat besar.

"Bukan memungkinkan pak Jokowi kalah, tapi memungkinkan 2 putaran pemilu presiden, itu sah-sah saja dengan konstitusi kita menganut paham demikian, pilpres menganut 2 putaran cuma ya melelahkan secara politik," kata dia.