Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," kata Amien Rais beberapa waktu lalu. .

Ucapan Amien Rais soal syarat pembagian kekuasan 50:45 menuai kontroversi di kubu Jokowi. Satu persatu partai koalisi Jokowi angkat suara dan menolak konsep yang ditawarkan oleh Amien Rais. Berikut ini ulasannya:

PKB: Tamu Baru Datang Malah Ngatur-ngatur

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menganggap ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mensyaratkan pembagian kekuasaan untuk rekonsiliasi antara kubu Prabowo-Sandiaga dengan kubu Jokowi-Maruf aneh.

Sebab, kata Jazilul, selama ini partai koalisi Jokowi tidak memberikan syarat apapun untuk memberikan dukungan. "Begini, koalisinya Pak Jokowi ini sejak awal tidak pernah mempersyaratkan bagi-bagi kursi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

"PKB, NasDem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mempersyaratkan bagi-bagi kursi, ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur," sambungnya.

PPP: Memang Negara Punya Beliau?

Selanjutnya ada PPP, Wasekjen PPP Achmad Baidowi turut berkomentar terkait ucapan syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo. Menurut Baidowi soal kekuasaan seharunya diserahkan ke Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi ada orang, tokoh yang tidak ikut tiba-tiba menentukan syarat 45:55, memang negara punya beliau, kan tidak juga, tergantung bapak Jokowi dong, sebab beliau yang menang kalau kaitannya komposisi kekuasaan," kata Baidowi.

PDIP: Kita Tidak Bicara Presentase

Kemudian PDIP, melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dalam penentuan porsi kabinet Jokowi tidak berdasarkan presentase. Hal ini terkait penyataan Amien Rais yang mengatakan soal pembagian porsi kekuasaan 50:45.

"Kita tidak berbicara berapa persentasenya. Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi misi presiden," ujar Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

NasDem

Selanjutnya, Sekjen NasDem Johnny G Plate turut berkomentar terkait pernyataan Amien Rias yang mengatakan syarat rekonsiliasi dengan membagi kekuasaan 55:45. Menurut Johnny, pembagian kekuasan semua adalah hak Jokowi. Sehingga Amien Rias atau pihak lait tidak perlu sibuk mengurus hal tersebut.

"Itu bukan urusannya, kita pun enggak ngurus, itu punya domain presiden terpilih," kata Johnny.

Golkar

Pernyataan Amien Rias yang mengatakan syarat rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dengan membagi kekuasaan 55:45, menurut Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily sangatlah tidak masuk akal. Menurutnya yang menjadi pemenang Pilpres 2019 adalah Jokowi, jadi yang berhak menentukan porsi kekuasaan Jokowi beserta partai koalisinya.

"Tawaran Pak Amien Rais ini aneh sekali. Kami yang menang, tapi dia yang menentukan syarat," kata Ace kepada wartawan.

Ketum PAN: Tidak Pakai Syarat

Terkait ucapan Amien Rais yang mengatakan syarat rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dengan membagi kekuasaan 55:45, bukan hanya mengundang reaksi kubu Jokowi. Tapi PAN selaku partai yang menaungi Amien Rias juga angkat suara.

Seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan tidak setuju dengan ucapan Amien Rais. Menurut dia dukungan kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin seharusnya diberikan tanpa syarat apapun.

"Saya menanggapi yang tadi aja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan biar sukses. Udah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

"Enggak pakai syarat-syarat. Ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, elected. Siapa yang berdaulat sekarang? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.