Rupiah terus melemah, F-PDIP usul DPR dan BPK audit kinerja BI

Merdeka.com - Nilai Rupiah terus merosot atas dolar Amerika. Menghadapi kondisi ini, Fraksi PDIP mendesak pimpinan DPR untuk mengadakan pertemuan dan melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja dan memeriksa dengan tujuan tertentu terhadap Bank Indonesia (BI).

"Kami mendesak pimpinan DPR untuk segera melakukan pertemuan dengan BPK untuk melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu terhadap BI," ujar anggota Komisi XI, Hendrawan Supratikno, dalam konferensi pers di Gedung Fraksi PDIP, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Tujuan audit tersebut untuk melihat kinerja dan efektivitas manajemen pengelolaan nilai tukar rupiah di pasar valuta.

Dia menambahkan, pelemahan rupiah terhadap dolar disebabkan 4 faktor yakni, antisipasi investor atas rencana kebaikan suku bunga AS (sebagai imbas normalisasi kebijakan moneter di AS), quantitative easing di Eropa (ECB), ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani dan devaluasi Yuan yang kemungkinan diikuti oleh negara lain (competitive devaluation yang bisa mengarah pada perang mata uang).

"Sementara pada saat yang sama, harga komoditas ekspor utama Indonesia mengalami pelemahan berlanjut dan beban pembayaran utang dalam dolar terus meningkat. Dalam kondisi ini, berkali-kali antisipasi BI meleset," tegas dia.

Ditambahkan dia, pelemahan rupiah yang berlanjut tentunya membawa dampak berantai yang jika tidak diantisipasi akan mengganggu kekuatan fundamental ekonomi nasional. Selain menambah beban pembayaran utang, pelemahan rupiah juga memukul sektor industri dengan komponen impor yang tinggi dan memberi tekanan terhadap inflasi.

Sementara itu, sebagai pemegang otoritas moneter Indonesia, BI disarankan agar secara tegas dan antisipatif dalam menjaga nilai tukar rupiah dan memberi bobot lebih terhadap penguatan kurs nilai tukar dalam bauran kebijakan moneter BI. Sebab wilayah kebijakan BI sebagaimana diketahui melingkupi empat hal yang dikelola yaitu, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs rupiah dan cadangan devisa.

"Jangan sampai terjadi kurang efektifnya pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak yang buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja Pemerintah secara keseluruhan dengan akibat-akibatnya yang merugikan masyarakat," pungkas Ketua DPP PDIP bidang ekonomi ini.