Ruhut Sitompul: Tak ada Keppres, Tim Independen ilegal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen guna menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Namun pembentukan tim ini dicibir banyak pihak, khususnya para politikus di DPR.
Salah satunya anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Dia menyatakan Tim Independen tidak sah lantaran tak mempunyai Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Jokowi.
"Tim 9 ilegal karena sampai saat ini tak ada Keppres," kata Ruhut di Horapa Resto, Jakarta, Kamis (29/1).
Menurut dia, Tim Independen harusnya meminta Presiden Jokowi untuk dibuatkan Keppres agar tim yang diketuai Buya Syafii Maarif ini bekerja maksimal. Terlebih, Tim Independen ini meminta agar Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Tim ini dasar hukumnya tak ada, harusnya lapor dulu ke Jokowi. Kalau tidak ntar tambah keruh," kata dia.
Ruhut juga tak mau berkomentar banyak soal kisruh KPK vs Polri ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Terserah Pak Jokowi, dia punya hak progeratif," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaHari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya