Ruhut Sitompul bantah Nico Siahaan soal anggota DPR belum gajian
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sudah mendapat gaji bulan ini. Dia menampik ocehan Politikus PDIP Nico Siahaan yang ngaku belum dapat gaji karena kisruh di DPR antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
"Sudah masuk semua, sudah aku cek, otomatis, kita masuk pakai Bank Mandiri, jangan bohongi rakyat," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).
Ruhut mengakui memang kalau staf dan tenaga ahli anggota DPR belum digaji karena alat kelengkapan dewan belum mengatur soal gaji pegawai DPR. Akan tetapi, anggota DPR sudah menerima gaji.
"Tapi tenaga ahli, sespri, mereka sampai sekarang belum terima gaji, itulah yang kasihan. DPR sudahlah, jangan bohongi rakyat. Tenaga Ahli dan sespri belum digaji karena belum diatur di baleg," kata Ruhut.
Ruhut juga merasa prihatin dengan adanya kisruh dualisme di DPR. Hal ini yang membuat kinerja DPR menjadi terhambat sejak dilantik pada 1 Oktober lalu.
Dia juga menyayangkan jika kisruh DPR terjadi hanya karena soal jabatan saja. Padahal, kata dia, jadi anggota DPR pun sudah merasa terhormat.
"Enggak usah bicara jabatan, kerja saja, saya periode kemarin hanya anggota, tapi orang juga tahu saya anggota DPR. Jabatan bukan segalanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Nico Siahaan mengaku belum gaji sejak dilantik jadi anggota DPR 1 Oktober lalu. Hal ini terjadi karena kekisruhan di parlemen antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Nico mengatakan, karena kekisruhan antara dua kutub politik ini akibatnya alat kelengkapan dewan yang mengurusi gaji anggota DPR dan para staf belum terbentuk. Dampaknya, dia merasa belum digaji setelah satu bulan jadi anggota DPR ini.
"Belum (gajian), benar. Harusnya yang saya tahu kan akhir bulan ini kita sudah gajian. Ya ini kan karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Kayak baleg, BURT. Itu belum," ujar Nico di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).
Nico tidak menganggap bahwa alat kelengkapan dewan dan komisi yang dibentuk KMP itu sah. Menurut dia, pembentukan alat kelengkapan dewan belum terjadi karena DPR masih terbelah.
"Itu kan belum kuorum. Masak yang datang, milih 25 - 27 orang. Terus nanti 25-27 orang itu yang kerja? Enggak bakal bisa, enggak bakal bisa. Harusnya 45 orang atau 50 orang. Itu belum sah," terang Nico.
"Makanya kita gelar paripurna ini bahas lagi penetaan komisi versi kita yang proporsional dengan asas musyawarah mufakat," imbuhnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaKasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron
Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dapat Suara Terbanyak, Caleg Nasdem Dapil NTT 2 Dikabarkan Mengundurkan Diri
Sedangkan rekan satu partainya yakni Viktor Bungtilu Laiskodat meraup suara 65.093 suara dari 12 daerah yang ada di dapil NTT II.
Baca SelengkapnyaHeboh Program Sosial Prabowo-Gibran Rp5 Juta Per Bulan, Begini Faktanya
Beredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Ratu Wulla Mengundurkan Diri Sebagai Calon DPR RI Meski Peroleh Suara Terbanyak
Ratu Wulla membantah jika nantinya dia ditugaskan untuk maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Baca Selengkapnya