Ruang paripurna dikunci untuk KIH, ini kata Fahri Hamzah

Merdeka.com - Anggota dewan yang partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tak bisa menggelar rapat paripurna tandingan di ruang Paripurna Nusantara II lantai 3. Sebab, Sekretariat Jenderal DPR tak mengizinkan dan mengunci rapat-rapat pintu ruang itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tak ada yang salah dengan tindakan Setjen DPR mengunci ruang paripurna. Menurut dia, Setjen DPR juga sudah mengonsultasikan hal itu kepada dirinya.

"Karena itulah Setjen tidak mungkin mengalami dualisme, sementara dalam UU, ini bukan tatib, ini UU. Setjen itu bertanggung jawab kepada pimpinan dewan, pimpinan dewan secara kolektif kolegial menyusun jadwal karena Bamus belum terbentuk mekanisme rapat diatur melalui musyawarah mufakat," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).

Fahri menegaskan, dalam aturan jelas disebutkan ruang paripurna tak boleh dipakai sembarangan. Hal itu tertuang dalam UU, bukan tata tertib DPR.

"Enggak boleh, karena menurut UU ruang paripurna itu tempat yang paripurna. Pembagian ruangan itu pakai aturan rapat, tadi itu rapat PDIP yang diperbesar oleh kehadiran dari partai lain itu, yang boleh kita katakan. Jangan kita terjebak dalam terminologi dualisme," tegas Fahri.

Wasekjen PKS ini menambahkan, negara ini adalah negara berdasarkan hukum, segala sesuatu harus didasarkan dengan hukum. Oleh sebab itu, dia mengatakan, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan dasar hukumnya.

"Negara kita negara hukum, semua ada aturannya," pungkasnya.

Sementara itu Sekretariat Jenderal DPR Winanuningtyastiti mengakui memang tidak ada agenda paripurna untuk hari ini. Oleh sebab itu, ruang paripurna dikunci dan AC tidak dinyalakan.

"Ya memang hari ini enggak ada rapat paripurna. Karena tidak ada ya tidak dibuka. Itu dibuka kalau ada rapat paripurna," kata Win saat dihubungi. (mdk/lia)