Risma pesan ke PDIP jangan main politik uang di Pilkada Surabaya

Merdeka.com - Bakal Calon (incumbent) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pasrah dengan tak adanya calon lain dalam pemilihan Wali Kota Surabaya dalam Pilkada serentak bulan Desember 2015. Meski tak ada calon, ia mengimbau PDIP tidak gelap mata memainkan politik kotor agar ada partai atau calon lain yang ikut dalam Pilkada ini.

"Jadi gini, kita bisa tahu bahwa kita enggak ada money politic, kalau dengan uang mungkin kemarin selesai, kita mau pure pemilihan," ujar Risma di Gedung Kemenpan RB, jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).

Menurut dia, praktik transaksi uang dalam Pilkada adalah sebuah bentuk hambatan terhadap masyarakat. Dia sendiri menolak jika PDIP akan melakukan hal yang demikian.

"Saya sudah sampaikan ke teman-teman PDIP enggak mau komunikasi dengan uang, Saya enggak mau ada transaksi, mengurus rakyat itu berat. Kalau ada deal-deal begitu, saya enggak mau jadi hambatan melayani masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Risma sendiri tidak mengetahui langkah apa yang dilakukan PDIP agar Pilkada Kota Surabaya tak jadi ditunda ke tahun 2017. Bagi dia, fokus menyelesaikan pekerjaan hingga akhir September nanti adalah lebih baik ketimbang memikirkan Pilkada yang yang belum jelas ini.

"Aku belum tahu, tadi malam kan ditunda sampai jam 12.00 WIB, aku masih jabat sampai September, ini waktu memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya. Ada RS butuh dokter spesialis, aku juga mengurus izin pembelian PLN dari TPA, aku urus sendiri karena sudah sekian tahun molor," papar dia.

Terkait adanya dugaan mahar yang selama ini menjadi perdebatan publik, Risma lagi-lagi menegaskan, tidak mau terlibat dalam praktik demikian. Bentuk mahar dalam pengusungan calon bagi dia adalah sebuah sandera jabatan yang nanti diemban seseorang jika terpilih. Dalam hal ini, ia menyebut tak mau ditawari mahar.

"Tadi sudah saya sampaikan, saya enggak mau seperti itu, nah ini terbukti," tukas dia.

Ketika ditanya apa yang terjadi jika Surabaya tanpa pemimpin dari hasil pemilu, Risma sepenuhnya mengembalikan hal itu kepada masyarakat Kota Surabaya. Menjawab gurauan wartawan, ia juga tak mau jadi pelaksana tugas.

"Masyarakat Surabaya bisa menentukan nasibnya. Tidak mungkin jadi Plt, aku juga gak mau (jadi Plt)," tutup dia.