Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengaku lega dengan sikap politik partainya yang dirumuskan dalam Kongres IV di Sanur, Bali. Sebab, sebagai anggota DPR, Rieke tidak perlu sungkan untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kebijakannya tidak sejalan dengan konstitusi, Pancasila 1 Juni 1945 dan Tri Sakti.

"Meski kita mencalonkan presiden, tapi kader tetap tegak lurus dengan tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan. Ini adalah hal melegakan bagi saya. Ketika pemerintah Jokowi-JK tidak senapas dengan Pancasila 1 Juni 1945, Maka kami akan melakukan kritik yang membangun," kata Rieke.

Hal itu disampaikan Rieke usai penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (11/4). Rieke mengatakan, pihaknya tidak mau serta merta tunduk pada seluruh kebijakan yang diambil pemerintah.

"Kita bersama rakyat. Ini keputusan penting bagi kader," kata Rieke.

Oleh karenanya, kata Rieke, komunikasi politik partai dan pemerintah harus berorientasi kepada rakyat. "Ini untuk memastikan sesuai konstitusi dan memilih jalan Trisakti," ujarnya.

Rieke menilai setiap kebijakan yang diambil Jokowi merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden, namun sang kepala pemerintahan juga harus mengingat kontrak ideologis dengan partai.

Seperti diketahui, salah satu sikap politik PDI Perjuangan yang diputuskan dalam Kongres IV adalah terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu agar kebijakan tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada konstitusi UUD 1945 dan memilih jalan Trisakti.