Ridwan Kamil pecah kongsi dari PKS-Gerindra soal RUU Pilkada

Merdeka.com - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia mengaku tidak sependapat dengan langkah Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra mengusung pilkada tak langsung, meski kedua partai itu menjadi penyokongnya saat maju dalam pemilihan Wali Kota Bandung tahun lalu.

"Saya ini respek (hormat) ke Gerindra dan PKS. Tapi urusan ini, kita berbeda pendapat," kata pria akrab disapa Emil kepada awak media di Pendopo Bandung, Kamis (11/9).

Emil merasa pemilihan kepala daerah langsung dinilai memiliki lebih banyak manfaat. Meski begitu, saat ini poros koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan ngotot supaya kepala daerah hanya dipilih melalui DPRD. Tetapi, sikap PKS sampai saat ini masih belum jelas meski masuk dalam koalisi. PKS disebut-sebut ingin jabatan gubernur tetap dipilih masyarakat. Sedangkan posisi bupati atau wali kota boleh melalui DPRD. Saat ini beberapa pilihan mekanisme kepala daerah tengah dibahas dalam Panja RUU Pilkada di Senayan.

"Gerindra dan PKS banyak dukung saya dalam segala urusan tapi kalau urusan ini kita beda. Kenapa? Karena saya obyek penderitaan dari RUU itu juga," jelas Emil.

Emil mengakui menjadi pimpinan di Kota Bandung sulit terwujud tanpa adanya dukungan dua partai pengusung itu. Sebab dia sadar kepemimpinannya dihasilkan dari produk demokrasi.

"Kalau banyak orang yang mengatakan saya harus mundur. Mundur bagaimana? Saya ikut partai saja enggak. Saya dulu pilkada memilih partai dari pada kalah. Makanya saya tetap respek (PKS dan Gerindra)," ujar Emil. (mdk/cob)