Ridwan Kamil Mengaku Dirayu Banyak Partai untuk Pimpin DPD Jabar

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyanggah informasi mengenai rencana bergabung dengan Partai Golkar. Hanya saja, ia mengakui sudah mendapatkan tawaran untuk memimpin sejumlah partai di tingkat Jawa Barat.

"Informasi tidak betul (masuk Golkar), kalau betul sejak kemarin Musda sudah ada pergerakan. Kan enggak ada," ucap dia di Mapolda Jabar, Senin (22/2).

"Yang bisa saya sampaikan begini saja, saya ini ditawari untuk memimpin partai di Jawa Barat ada beberapa. Tapi semuanya belum bisa saya penuhi, karena saya sedang berkonsentrasi penuh memastikan kerja gubernur jabar sesuai sumpah saya itu berjalan dengan baik dan lancar," ucap dia.

Saat ini, konstelasi mengenai agenda politik masih belum menjadi bahasan utama, karena fokusnya saat ini menangani urusan pandemi Covid-19 dan kebencanaan di musim hujan.

"Jadi, info itu keliru, jangan dikutip kutip lagi kita fokus urusan per-covidan perbencanaan saja. (Info masuk golkar) itu tidak betul," kata dia.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, kabar rencana Ridwan Kamil merapat ke Golkar datang dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin.

Menurut dia, jabatan politik di partai penting untuk bisa masuk kontestasi capres pada 2024. Ini pun berhubungan dengan kemungkinan dimundurkannya jadwal Pilkada, sementara Ridwan Kamil akan habis masa jabatannya pada 2023.

"Saya dengar RK (Ridwan Kamil), sedang berencana atau mengincar ingin jadi Ketua DPD Golkar Jabar. Itu artinya RK sudah paham dan sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Daripada nanti gak punya jabatan, maka ambil posisi Ketua Golkar Jabar," kata dia.

Pengurus Golkar Jabar Belum Tahu

Terpisah, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, Sukmin Nur Arief mengaku belum mendapat informasi mengenai bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Ia bahkan menyebut jika rencana tersebut benar, maka tetap akan terhalang oleh aturan atau AD/ART.

"Jika mengacu pada AD/ART, gak mungkin. AD/ART Partai Golkar menyaratkan, seorang Ketua DPD minimal mengantongi pengalaman menjadi kader selama 5 tahun dan menempati jabatan pengurus satu periode," ucap dia Sukmin.

"Pastinya, saya dan pengurus di Jabar belum mendengar kabar itu, tapi gak tahu yang lain. Mungkin saja kan langsung ke Jakarta (pengurus partai tingkat pusat)," ujarnya.