Revisi UU KPK masuk prolegnas, Gerindra meradang ke pimpinan DPR

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian berencana melaporkan pimpinan paripurna Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik dinilai otoriter dalam memimpin paripurna pembahasan Revisi UU KPK dan Rancangan UU Tax Amnesty untuk masuk Prolegnas 2015.

Ramson merasa tidak diberikan kesempatan untuk bicara atau interupsi dalam paripurna. Apalagi, sikap Fraksi Gerindra menolak RUU Tax Amnesty dan RUU KPK untuk masuk Prolegnas 2015.

"Saya mau bicarakan dulu ini sama pimpinan fraksi Gerindra. Saya mau gugat dia. Dia otoriter, padahal keputusan tertinggi dalam DPR itu dalam rapat paripurna dan dia memutuskan tanpa kesepakatan dari kami," kata Ramson dengan nada yang keras di Gedung DPR, Senayan, Selasa (15/12).

Ramson marah karena suara dari anggota DPR dari Fraksi Gerinda dihiraukan oleh pimpinan paripurna. Padahal, lanjut dia, seharusnya 2 RUU yang diusulkan tersebut merupakan pengajuan atas nama pemerintah bukan atas nama DPR.

"RUU itu harusnya atas nama pemerintah bukan atas nama DPR karena yang sebelumnya usulan ini dari pemerintah. Kenapa dialihkan jadi inisiatif DPR. Dan ini Taufik main ketuk-ketuk palu saja," tegas Ramson.

Dalam rapat, anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan kesepakatan 2 RUU dari DPR harus melalui pemungutan suara. Namun, masukan tersebut ditolak pimpinan sidang.

"Memang pengajuan dari DPR maupun pemerintah itu dibahas dalam rapat paripurna. Tapi bukan berarti kesepakatannya main sepihak," tandasnya.

Dalam paripurna ini, pembahasan RUU KPK dan Tax Amnesty memang berjalan alot, bahkan sampai masuk ke ruang lobi untuk memutuskan. Akhirnya, setelah pimpinan Fraksi bertemu di forum lobi, disepakati bahwa RUU KPK dan Tax Amnesty masuk Prolegnas 2015.