Reshuffle jilid II, ada parpol harap-harap cemas, ada yang cuek

Merdeka.com - Sinyal perombakan kabinet akan dilakukan pekan ini kian menguat. Apalagi, Mensesneg Pratikno mengakui ada larangan bagi para menteri untuk keluar Jakarta selama sepekan ini. Para menteri harus tetap berada di Jakarta hingga 29 Juli 2016. Alasannya, dalam kurun waktu sepekan ini, Presiden Jokowi mengagendakan sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.

Isu pergantian menteri sudah lama diwacanakan di kalangan parpol setelah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Namun Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan enggan mengungkap kapan pergantian akan dilakukan.

Apa tanggapan partai politik jelang reshuffle ini?

Partai Hanura mendesak Jokowi segera mengumumkan perombakan kabinet. Politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sah saja jika reshuffle kabinet jilid II untuk mengakomodir partai yang baru bergabung dengan pemerintah seperti Golkar dan PAN.

Sudding juga minta Jokowi memastikan kapan akan melakukan reshuffle. Sebab selama ini, reshuffle kabinet hanya wacana sejak tahun lalu. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kinerja menteri. "Saya berharap supaya tidak jadi wacana terus dan tidak jadi kegaduhan dan harus kasih kepastian, kalau mau reshuffle ya reshuffle, kalau tidak ya tidak. Supaya para pembantunya tidak ditakuti dengan kegalauan," kata Sudding.

"Dia mau bekerja ada kecemasan dan kegalauan. Jokowi harus mengambil sikap kalau mau reshuffle, maka segera dilakukan, kalau tidak, sampaikan ke publik supaya tidak menimbulkan polemik di publik dan saya kira harus dilakukan," imbuhnya.

Sudding mengatakan, partainya akan menerima apapun keputusan Presiden Jokowi terkait desas-desus perombakan kabinet jilid II. Hanura tak akan mempermasalahkan kalaupun ada menteri dari partainya yang dicopot.

"Mau ditambah monggo, mau dihilangkan monggo," kata Sudding di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Hanura tak keberatan jika posisi menteri dari Hanura, digantikan oleh kader dari partai yang baru mendukung Jokowi-JK, seperti PAN atau Golkar. "Tidak masalah, sepanjang yang masuk kabinet mampu merealisasikan program Jokowi. Jangan hanya karena bargaining politik," kata Sudding.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga waketum Partai Gerindra menegaskan reshuffle kabinet harus menghasilkan orang-orang yang terbaik. "Itu kan hak presiden reshuffle kepada pembantunya. Kita berharap presiden betul-betul mengambil keputusan sesuai kepentingannya," ujar Fadli di Gedung DPR Senayan, Senin (25/7).

"Cari orang orang yang terbaik. Jangan sampai reshuffle ini memunculkan masalah baru," katanya menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, pihaknya enggan menanggapi wacana reshuffle kabinet jilid II, yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dirinya mengatakan jika partainya saat ini sedang fokus pada upaya-upaya pembenahan di internal, dan enggan terlibat dengan hiruk-pikuk isu reshuffle kabinet jilid II tersebut.

"PPP fokus pembenahan internal. PPP enggak mau ngomong soal menteri," kata Arsul di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/7).

"PPP tidak akan ikut gaduh-gaduhan," tegasnya.