Rencana Sandiaga Hapus UN Sempat Diperdebatkan di Internal BPN
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berkomitmen menghapus sistem Ujian Nasional (UN) pada sistem pendidikan di Indonesia. Dia beralasan, mahalnya biaya digelontorkan, tidak setara dengan antusiasme pelajar kala dihadapkan dengan UN.
Bila terpilih, Sandiaga tak langsung dapat meniadakan UN secara semaunya. Mantan Wagub DKI ini akan berhadapan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tata kelola pendidikan Indonesia, termasuk UN.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya sudah mempertimbangkan mengenai rencana penghapusan UN tersebut. Karenanya, rencana revisi akan menjadi tindakan utama untuk meniadakan UN dan diganti menjadi sistem ujian sesuai minat dan bakat masing-masing pelajar.
"Kami akan merevisi sesuai apa dengan apa gagasan kami," katanya di Media Center BPN, Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Dia mengaku, gagasan Sandiaga dalam debat terkait penghapusan UN, menjadi perdebatan di kalangan internal BPN. Sejumlah tokoh pendidikan diundang BPN untuk berdiskusi, mengungkap pandangan pro dan kontra. Namun menurut dia, apa yang dinyatakan Sandiaga dalam debat adalah sebuah keputusan pemimpin.
"Apa yang dikeluarkan Bang Sandi adalah pilihan seorang pemimpin, dia yang mengumumkan sebagai pilihannya," tegasnya.
bila gagasan penghapusan UN ditolak saat Prabowo-Sandiaga menjabat, menurut Sekjen Partai Berkarya ini, pihaknya akan mengumumkan ke publik bahwa hal tersebut masih ditentang dan kandas direalisasikan.
"Kalau partai-partai oposisi tidak berkehendak, karena mengubah UU itu tergantung DPR, kalau DPR dikuasai dengan yang menentang, tinggal presiden umumkan ke rakyat gagasannya masih kandas di Parlemen," tutup Priyo.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca SelengkapnyaPerwira TNI berinisial AP yang terlibat penganiayaan anak pejabat Pangkalpinang di Purwokerto, telah dijatuhi sanksi berat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun tema debat soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaKisah sedih para tahanan wanita asal Belanda usai tentara Jepang berhasil menguasai Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca Selengkapnya