Merdeka.com - Koordinator Relawan Rumah Aspirasi Prabowo-Sandiaga, Lieus Sungkharisma mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menganggap enteng kejadian salah memasukkan data dari suara dari C1 Pilpres 2019 ke dalam Sistem Hitung (Situng) KPU. Dia ingin KPU memberi perhatian khusus dan tidak lalai.

"Nah, yang lebih aneh lagi, KPU menghitung, lalu salah. Cuma bilang human error. Kok, enak sekali, ya," kata Lieus saat diskusi Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4).

Dia berpendapat, petugas yang salah memasukkan data mesti diproses etik dan pidana. Pasalnya, kejadian tersebut membuat rakyat ragu terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Harus diperiksa. Di Undang-undang itu ada ancaman pidana dan denda," tegasnya.

Menurutnya, penjatuhan sanksi bakal membuat petugas KPU hati-hati dalam bekerja. Lieus ingin, pihak KPU Petugas tak boleh salah sedikit pun menghitung suara Pilpres 2019.

"Itu harus segera di denda dan dipidana. Biar kapok. Ini bukan main-main, kelihatannya sederhana," pungkas Lieus.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid memastikan KPU akan melakukan upaya perbaikan jika ada kesalahan data dan akan melakukan pengecekan terhadap data-data dari masing-masing provinsi yang telah dimasukkan di sistem hitung KPU.

"Jadi nanti kalau ada yang keliru, itu langsung di kita informasikan di daerah setempat kemudian di daerah setempat yang akan melakukan seleksi, mereka scan, upload dan entri data situng itu tersebar di KPU Kabupaten Kota, bukan dilaksanakan oleh KPU RI," ujarnya.

"Sehingga informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kita, itu langsung kita teruskan ke kpu masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," sambungnya.

Pramono meminta kepada masyarakat agar tak terpaku pada hasil situng KPU. Karena, situng KPU hanya untuk transparansi kepada publik dan tak ada kaitannya pada penetapan hasil akhir pemilu nanti.

"Jadi situng betul-betul hanya untuk kepentingan publikasi, sama sekali tidak ada kaitannya atau mempengaruhi penetapan hasil pemilu," pungkasnya.