'Reformasi gagal, korupsi menggila, birokrasi makin gemuk'
Merdeka.com - Ketua Komite Konvensi Rakyat Salahuddin Wahid menegaskan kepercayaan rakyat terhadap DPR dan partai politik berada di titik nadir dan turun drastis. Sebab, kebanyakan politisi punya anggapan bahwa menjadi anggota DPR adalah mencari uang, bukan untuk pengabdian dan melayani rakyatnya.
Demikian halnya dengan para kepala daerah yang lebih mengutamakan partai dan kepentingan kelompoknya ketimbang mengurusi rakyat.
"Kepala daerah banyak sekali yang diadili dan dijatuhi hukuman karena korupsi, karena mereka harus mengembalikan investasi politik uang yang sangat transaksional," ujar pria yang akrab disapa Gus Solah itu di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (11/03).
Adik Almarhum Gus Dur ini menilai parpol saat ini sudah tak lagi memiliki ideologis. Mereka lebih bersifat pragmatis dan transaksional.
"Orde Reformasi tidak mampu terwujud, yang ada ialah lanjutan dari Orde Baru, penegakan keadilan hanya sebuah mimpi, korupsi merajalela, birokrasi pemerintah makin korup, gemuk dan lamban, pemerataan hasil pembangunan masih belum baik, dan juga modal luar negeri makin dominan," jelasnya.
Hari ini agenda debat publik Capres Konvensi Rakyat memasuki putaran ke enam. Setelah enam kota yang dilalui, yakni di Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Bandung, hari ini giliran DKI Jakarta yang disapa tujuh peserta capres Konvensi Rakyat.
Adapun peserta capres Konvensi Rakyat terdiri dari tujuh kandidat. Mereka di antaranya; Yusril Ihza Mahendra , Rizal Ramli , Isran Noor , Sofjan Siregar , Anni Iwasaki , Ricky Sutanto dan Tony Ardi .
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaKontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaSelama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaKeduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnya