Refly Harun tuding media massa jarang ulas soal Pancasila
Merdeka.com - Ahli Tata Negara, Refly Harun menyatakan jebloknya stasiun televisi TVRI berimbas pada sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Hal itu membuat tayangan media massa tidak lagi bermuatan ideologi kebangsaan yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat.
"Berdasarkan survei, rating TVRI sekarang jeblok, padahal hanya media ini yang mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila," kata Refly Harun di Dewan Pers Jakarta, Jumat (26/6).
Menurutnya, TVRI telah kehilangan pamornya menggaet pemirsa terhadap program tayangannya. Hal ini, berdampak program TV yang memuat nilai Pancasila jadi tak populer di kalangan masyarakat luas.
Atas kondisi ini, dia mengharapkan baik televisi, media cetak dan online untuk memperluas informasi dan pemberitaan seputar Pancasila.
"Seharusnya semua media massa nasional wajib mempromosikan Pancasila lagi," pungkas dia.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Refly Harun: Masa Ada yang Takut Pemilu Jujur dan Adil?
Sejumlah rekaman mengenai dugaan kecurangan banyak tersebar di media sosial.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaHari Pers Nasional 2024, Ini Pesan Kaesang untuk Pemilik Media
Kaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Unggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaTaruna TNI Didatangi Keluarga di Wisuda Jurit Bikin Haru, Sosok Ayahnya dan Kakaknya Bukan Orang Sembarangan
Momen wisuda seorang taruna bikin salah fokus (salfok) warganet di media sosial.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaRespons Ketua KPU Diancam Dipolisikan Roy Suryo: Tanya Aja Dia Habis Kena Pidana Apa
Roy Suryo sebelumnya mengancam bakal melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke polisi usai menyebutnya tukang fitnah.
Baca SelengkapnyaUsai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024
Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca Selengkapnya