Rapimnas Golkar buat tegaskan dukung Jokowi dan Ahok

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Golkar menggelar Rapimnas pada 26 Juli sampai 28 Juli 2017 di JCC, Senayan, Jakarta. Rapimnas ini dilakukan sebagai legitimasi Golkar mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 dan Basuki T Purnama (Ahok) di Pilgub 2017.

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, rapimnas di dalam konstitusi setingkat di bawah Munas. Dia mengatakan, rekomendasi munas harus diputuskan untuk ditetapkan menjadi produk politik yang implementasi dalam rapat kerja tiap-tiap bidang.

Sementara agenda kedua, kata dia, Golkar akan menegaskan dukungan kepada Jokowi di Pemilu 2019. Kemudian, Golkar juga akan menegaskan dukungan kepada Ahok di Pilgub DKI 2017.

"Kedua, dukungan politik kita kepada Jokowi dan Ahok. Ahok itu dalam wujud fisik pembukaan, kehadiran fisik pembukaan dan penutupan, dukungan secara fisik. Fisik Ahok hadir d ipenutupan dan pembukaan Rapimnas Golkar," kata Yorrys saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (26/7).

Yorrys mengatakan, pernyataan politik dukung Jokowi akan dilakukan pada tanggal 28 Juli nanti. Di sana, Presiden Jokowi dijadwalkan bakal hadir.

"Kan pernyataan politik tanggal 28 dihadiri oleh Jokowi mengusung Jokowi 2019, kalau mendukung kan sudah dari jauh hari," tegas dia.

Dia melihat dukungan buat Jokowi tak diambil dengan terburu-buru tapi lewat pertimbangan yang matang. Menurut dia, setiap partai punya strategi masing-masing.

"Inikan bicara politik, lebih cepat ambil sikap lebih baik, ini proses politik, politik dinamis, nanti bilang terlambat salah lagi, inikan masing-masing partai punya strategi," terang dia.

Ketika disinggung apakah Golkar kehabisan kader dengan memilih mengusung Jokowi yang notabene adalah kader PDIP?

"Golkar dengan paradigma baru, Golkar bisa melahirkan negarawan, pemimpin bangsa, ini paradigma yang mau diubah, jangan orang berebut jadi ketua Golkar karena mau jadi calon bupati, gubernur dan presiden. Golkar ingin menunjukkan mampu melahirkan pimpinan-pimpinan bangsa sesuai dengan aturan proses penjaringannya," tegas dia.

(mdk/rnd)