Rapat Panja RUU Pilkada molor, cuma satu anggota yang hadir

Merdeka.com - Komisi II DPR sedianya pagi ini melakukan rapat panitia kerja membahas soal RUU Pilkada bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Namun, hingga lebih dari satu jam dari agenda dimulai hanya satu anggota DPR yang hadir.

Pantauan merdeka.com, Kamis (27/2), hingga pukul 11.00 WIB, ruang Komisi II DPR tampak sepi, dan tak satu pun terlihat duduk di ruang rapat. Dalam absensi Komisi II DPR, hanya anggota Komisi II DPR Nuki Sutarno dari Fraksi Partai Demokrat yang menandatangani absen.

Padahal, anggota Panja ini terdiri dari 25 anggota Komisi II DPR untuk membahas RUU Pilkada ini. Sementara dari pihak pemerintah, sudah terlihat hadir dari pihak Kemenkum HAM Tehna Bana Sitepu dan Sutopo. Rapat sedianya dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Melihat kondisi saat ini, belakangan memang aktivitas legislator di parlemen terus menurun. Mengingat, kurang dari dua bulan lagi para anggota DPR ini akan menghadapi Pemilu 2014 pada 9 April nanti.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan mengaku kesulitan untuk meningkatkan kesadaran anggota DPR untuk rajin hadir di parlemen. Apalagi, saat ini sudah menjelang waktu kampanye, sehingga para legislator harus aktif di daerah pemilihan masing-masing agar bisa kembali terpilih.

"Kita memang punya tanggung jawab ke dapil, apalagi sekarang ini sudah detik-detik terakhir sebelum dilakukan pemulihan legislatif 9 April," kata Trimedya beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, dia yakin rakyat sudah cerdas dalam menentukan pilihan di pemilu nanti. Dia juga mengimbau, agar rakyat tak lagi memilih para anggota DPR yang malas.

"Rakyat agar memilih calon-calon yang malas agar enggak usah dipilih lagi. Rakyat juga sudah tahu mana anggota yang malas yang tidak malas. Kemudian mana yang terkena masalah, rakyat juga sudah tahu kok, mana juga partai yang bermasalah kita juga sudah tahu," terang dia.

Tak hanya soal absen yang menjadi permasalahan di DPR. Tingkat legislasi yang ada juga merosot tajam.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan, pada tahun 2013 DPR menargetkan 70 RUU bisa selesai. Namun kenyataannya hanya 20 saja yang bisa disahkan menjadi UU.

"Tahun 2013 itu sasaran prolegnas itu 75 yang selesai hanya 20. 2014 sasaran 66 sampai februari ini baru selesai 1 UU perdagangan," kata dia.

Melihat fenomena ini, Siswono pun mengaku sudah menyurati para pimpinan fraksi agar mendesak anggotanya rajin hadir di DPR. Persoalannya, kata dia, tahun ini adalah tahun politik dan para anggota juga harus fokus kampanye agar bisa kembali terpilih.

"Jadi kami dan pimpinan pun sudah menyiasati. Tapi saya bisa mengerti mereka takut tidak terpilih lagi. Karena ini adalah DPR yang pertama dengan suara (pemilih) terbanyak (di Pemilu 2009)," pungkasnya.