Puan: RUU Pilkada voting, kami pasti kalah

Merdeka.com - Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani tetap pada pendiriannya untuk menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia ingin pilkada berlangsung seperti sekarang, yakni dipilih langsung oleh rakyat.

Puan mengatakan, demokrasi justru mundur jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut dia, semangat reformasi adalah mengembalikan kedaulatan rakyat, namun hal ini justru terbalik dalam pembahasan RUU Pilkada.

"Apa sih keinginan reformasi, bagaimana mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat melalui pemilu langsung. Kalau pilkada kembali ke DPRD itu bukan kedaulatan rakyat," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Dia tak melihat bahwa adanya penghematan biaya hingga puluhan triliun rupiah jika pilkada melalui DPRD. Dia yakin ada cara lain selain mengambil kedaulatan rakyat.

"Apa iya? buat kami sampai saat ini enggak melihat hal tersebut. Dilihat dari sisi mana bisa terjadi seperti itu? Yang penting kedaulatan rakyat diberikan kepada rakyat," tegasnya.

Puan tahu jika akhir drama RUU Pilkada ini adalah pengambilan keputusan lewat voting atau suara terbanyak. Dia juga tahu jika voting diambil, maka kubunya bakal kalah.

"Kami sudah paham akhirnya kemudian arahnya bicara koalisi legislatif dan pemerintah, jadi kita dibawa ke arah voting pasti kami kalah, itu konsekuensi politik yang kami ambil," ujarnya.

Diketahui, Panja RUU Pilkada memperdebatkan dua opsi soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mayoritas fraksi seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan PPP memilih Pilkada melalui DPRD. Sementara Pilkada langsung hanya didukung oleh PDIP, PKB, Hanura dan pemerintah.