Puan Benarkan Adanya Aturan Bisa Perkecil Peluang Gibran Maju di Pilkada Solo
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki peraturan terkait Pilkada. Ada persyaratan untuk kader yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah. Yakni minimal menjadi kader selama 3 tahun dan mendapat rekomendasi dari pengurus partai tempat calon tersebut berdomisili.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani membenarkan adanya peraturan tersebut. Para kader juga harus mengikuti mekanisme yang ada di partai.
Dengan peraturan tersebut banyak yang memprediksi peluang putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo menipis.
Pasalnya Gibran baru resmi menjadi anggota PDIP akhir September lalu. Suami Selvi Ananda itu juga tak mengantongi rekomendasi dari Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.
Namun Puan mempunyai alasan lain bagi kader PDIP yang ingin mengikuti Pilkada. Meski ada persyaratan tersebut, namun penentuan akhir tetap menjadi hak DPP PDIP.
"Ya kan ada mekanisme yang harus diikuti. Namun DPP partai mempunyai hak prerogatif untuk kemudian memilih siapa calon yang akan diputuskan," ujar Puan disela acara 'Konsolidasi Tiga Pilar Partai Bersama Puan Maharani' di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (18/12).
Kendati demikian Puan mengelak jika pernyataannya tersebut khusus ditujukan untuk pencalonan Gibran. Ketua DPR RI itu juga enggan menanggapi saat ditanyakan terkait peluang Gibran dalam Pilkada Kota Solo.
"Saya tidak menyebut Gibran, anak Presiden," katanya.
Puan menegaskan, PDIP tidak membedakan siapapun calon yang mendaftar. Baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti mekanisme yang ada.
"Kalau kemudian dianggap mempunyai kapasitas untuk bisa maju dalam Pilkada pasti akan kita dukung," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran menambahkan, seusai penetapan pemenang Pilpres oleh KPU pada Rabu besok, dirinya tetap memprioritaskan untuk tugas-tugas sebagai kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaGibran hanya merespons singkat dengan mengucapkan terimakasih
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP mewanti-wanti Gibran agar tidak lagi berbohong usai secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaBergabungnya PDI Perjuangan dengan KIM, menyusul adanya rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaGibran melakukan rotasi dan mutasi jabatan 121 ASN jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGibran menilai, permasalahan sampah merupakan hal penting untuk diselesaikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
Baca SelengkapnyaGibran Rakabuming Raka tidak memenuhi panggilan Bawaslu terkait
Baca Selengkapnya