PSI dan KPK Bahas Penguatan Tata Kelola Internal Partai

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jumat (30/11). Kehadiran KPK ke kantor partai politik adalah salah satu program pencegahan terhadap korupsi.

KPK dan PSI membahas komitmen partai untuk menguatkan kebijakan tata kelola internal. Serta undangan untuk menghadiri acara KPK yang bakal dihadiri Presiden Joko Widodo dan partai politik di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Kita datang ke sini ada dua agenda, pertama undangan tanggal 4, untuk menyampaikan komitmen kebijakan tata kelola internal," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko.

Sujanarko mengungkap, riset KPK soal tindakan korupsi yang menjamur di Indonesia. Orang yang terlibat dalam politik masih menjadi pelaku terbanyak.

"Risetnya ada, kalau dibaca agak ngeri juga. Para kandidat kalau kita profiling dia tidak akan mampu jadi kandidat. Mereka berkomitmen dengan orang luar terkait perizinan, dinas, dan komitmen membagi proyek. Ini sangat riskan kalau hanya diambil orang yang punya akses keuangan," jelasnya.

Sujanarko menjelaskan ada lima pilar untuk melakukan pencegahan korupsi. Melalui lima pilar ini bisa mencegah kader partai untuk menjadi pejabat yang tidak berintegritas. Sehingga bisa mengurangi jumlah koruptor.

"Sebetulnya KPK menawarkan sesuatu ke parpol, ke depan parpol itu harus mempunyai kompetensi yang cukup. Ada 5 pilar yaitu pengelolaan keuangan parpol, kode etik, komitmen mekanisme rekrutmen dan pengkaderan," tegasnya.

KPK dalam kesempatan ini juga menyampaikan PBB melakukan pengawasan terhadap Indonesia dalam masalah korupsi.

"Indonesia itu menjadi negara under review oleh PBB, dalam konteks PBB, 70 persen problem korupsi akan selesai kalau Indonesia bisa menjamin pejabat yang diangkat adalah pejabat yang bagus," ungkap Sujanarko.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni membanggakan sistem rekrutmen mereka yang berbeda dengan partai lain. Misalnya dalam rekrutmen caleg terdapat uji publik oleh sejumlah tokoh. Seperti mantan Ketua MK Mahfud MD dan eks pimpinan KPK Bibit Samad Rianto.

"575 caleg DPR RI PSI dipilih oleh tokoh publik," tutupnya.