Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengakui bahwa awalnya ada 39 undang-undang akan masuk Prolegnas 2016. Namun ditambah satu lagi yaitu revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Supratman menjelaskan bahwa sejauh ini ada satu tambahan baru dari PDIP, sedangkan Gerindra dan PKS menolak dua undang-undang masuk Prolegnas 2016.

"Tadi ada beberapa usulan termasuk PDIP, Demokrat ada tambahan 1 tentang UU No 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian fraksi Partai Gerindra saya lihat itu tadi‎ bersama PKS, terutama di Partai Gerindra, itu tidak menyetujui adanya UU Tax amnesty dan UU KPK dimasukan dalam prolegnas 2016," kata Supratman di sela Rapat Koordinasi Baleg dengan DPD RI dan Menkum HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Namun menurut Politikus Partai Gerindra ini, belum ada finalisasi keputusan seluruh fraksi. Dia menegaskan hari ini juga akan ada penetapan Prolegnas 2016.

"Itu intinya, tapi kan belum menjadi keputusan. Tapi kita lihat nanti pas pengambilan keputusan sikapnya berubah atau tidak. Ini keputusannya hari ini, semuanya," tuturnya.

Supratman juga menjelaskan mengapa Gerindra menolak revisi UU KPK. Menurutnya hal tersebut tidak diperlukan. Sebab KPK sedang butuh penguatan bukan pelemahan.

"Mungkin kita menganggap bahwa khusus UU KPK, itu masih relevan, masih sangat dibutuhkan dalam rangka menangani kejahatan extra ordinary crime ini, itu ya kita butuhkan KPK. Justru sebaliknya kita berharap, kalaupun terjadi revisi, harus ada penguatan yang lebih. Artinya kalau bisa kewenangan KPK ditambah, bukan malah dipangkas," bebernya.

‎Seperti diketahui dalam Rakor ini dibahas penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2016 dan perubahan Prolegnas RUU 2015-2019. Supratman menjadi pimpinan Rakor. Hadir pula semeja dengannya Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo, dan Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PAN Totok Daryanto . Sedangkan sebagai undangan hadir pula Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Kemudian ada pula Ketua DPD Irman Gusman.