Profil Muhidin, Politikus PAN yang Dukung Jokowi

Merdeka.com - Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin berserta pengurus PAN Provinsi Kalsel memberikan dukungan kepada pasangan Capres Cawapres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sikap politik Muhidin itu langsung memantik reaksi dari DPP PAN.

Muhidin dianggap membelot karena berseberangan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung pasangan Capres-Cawapres, Prabowo SUbianto-Sandiaga Uno.

Nama Muhidin di Kalimantan Selatan cukup dikenal. Apalagi khusus wilayah Banjarmasin. Berikut profil singkat Muhidin yang dukung Jokowi:

Jadi Wali Kota Banjarmasin

Muhidin pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berpasangan dengan M Irwan Anshari untuk periode 2010-2015. Muhidin meraup suara terbanyak dalam Pilkada 2010 Kota Banjarmasin.

Muhidin meraih suara sebanyak 123.058, sedangkan lawannya yakni Yudhi-Hariyanto mendapat 86.926 suara. Pemilih di Kota Banjarmasin dalam Pilkada 2010 sebanyak 464.167 pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Banjarmasin sebanyak 36,75 persen dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 60,09 persen.

Kalah di Pilgub Kalsel 2015

Sukses menjadi wali kota membuat Muhidin maju dalam Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2015. Dia maju sebagai calon gubernur bersama Gusti Farid Hasan Aman melalui jalur independen. Namun dia harus mengakui keunggulan Sahbirin Noor-Rudy Resnawan yang menang tipis dengan perolehan suara 739.588 atau 41,09 persen. Sedangkan Muhidin- Farid mendapatkan 725.585 suara atau 40,31 suara.

Muhidin juga tercatat sebagai calon gubernur dengan jumlah kekayaan terbanyak di Pilgub 2015. Kekayaan dia mencapai Rp 57 miliar. Muhidin sendiri mengatakan ada kenaikan dari total kekayaannya semenjak dirinya menjadi wali kota Banjarmasin dari Rp 50 miliar, kemudian naik pada laporan Juli 2015.

Alasan Mendukung Jokowi

Muhidin mengatakan alasannya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Pada era Jokowi pembangunan merata. Dan semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ungkap Muhidin.

Diberi Sanksi

Dampak dari dukungannya, Muhidin terkena sanksi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN), Eddy Soeparno, menyatakan akan memberi sanksi tegas kepada kadernya yang membelot mendukung Capres selain Prabowo-Sandiaga. Dia akan memberikan sanksi sesuai AD/ART.

"Sanksi kepada Kader PAN yang membelot dalam Pilpres, tetap akan diberlakukan, hingga sanksi pemecatan oleh partai," tegasnya.