Pro kontra wacana Pansus Pilpres di DPR
Merdeka.com - Sikap kubu Prabowo menolak dan memilih menarik diri dari proses pilpres, kembali dikuatkan oleh wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres di DPR.
Hal yang mendasar dari wacana pembentukan Pansus Pilpres, untuk mengungkap dugaan adanya kecurangan seperti yang diungkapkan oleh kubu Prabowo selama pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Di kalangan politikus Senayan, Pansus Pilpres mendatangkan reaksi beragam. Ada yang pro dan menolak.
Berikut pro kontra wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR:
Pansus untuk ungkap dugaan kecurangan pilpres
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengendus adanya beragam kecurangan yang terjadi dalam perhelatan Pilpres 2014. Karena itu, dia mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Pilpres untuk mengungkap kecurangan tersebut."Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun dalam pesan singkat, Selasa (22/7).
Pansus Pilpres sarat unsur politis
Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar menolak tegas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pilpres. Menurut dia, KPU sudah berlaku adil dan bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan pemilu."Kecurangan apanya? KPU fair kok, tidak perlu dibuat Pansus," ujar Marwan dalam pesan singkat, Rabu (23/7).Dia menilai, Pansus Pilpres dibentuk tidak relevan dan sangat kuat unsur politisnya. Sebab KPU sudah dinilai transparan.
Perlu juga dibentuk Pansus Pemilu Legislatif
Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan wacana Pansus Pilpres kepada fraksi-fraksi di DPR. Jika mayoritas fraksi bersedia, maka Pansus Pilpres bakal terbentuk."Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," tegas Marzuki yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.Kendati begitu, dia melihat bahwa tidak hanya pilpres yang harusnya dibuat Pansus, melainkan juga pileg. Karena dia melihat penyelenggaraan pileg lebih brutal.
Urgensi Pansus Pilpres dipertanyakan
Fraksi Partai Hanura di DPR menanggapi santai wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR. Mereka mempertanyakan apa urgensi Pansus Pilpres itu dibentuk.Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mengatakan, semua orang bebas berpendapat. Wacana Pansus Pilpres yang awalnya diungkap Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa dinilai sebagai hak politik."Namun perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," ujar Saleh dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (23/7).
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Debat Kelima Pilpres, PSI Minta Tidak Ada Lagi Pemberian Nilai Capres
"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDebat Pilpres Terakhir, Prabowo Capres Pertama yang Paparkan Visi Misi
Capres Prabowo Subianto akan menjadi pembicara pertama yang melakukan pemaparan visi misi.
Baca SelengkapnyaGanjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Ganjar Buka Peluang Gabung Kubu Anies-Cak Imin di Putaran Kedua Pilpres
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya