Pro kontra RUU Pilkada, wali kota Kediri cuek
Merdeka.com - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar siap menerima jika ke depan pilkada melalui DPRD. Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, Abu Bakar tidak begitu mempersoalkan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui DPRD.
Menurut pria yang baru dilantik sebagai wali kota Kediri awal April lalu ini apapun aturan tentang pilkada akan dijalankan.
"Rancangan aturan yang saat ini menjadi pro kontra semuanya bertujuan untuk proses demokrasi dan menjadikan bangsa Indonesia lebih baik," tegas Abdullah Abu Bakar, Sabtu (13/9).
Lebih lanjut Abu Bakar yang dalam pilkada langsung kemarin diusung PAN dan Gerindra mengatakan, saat ini dia sedang fokus menjalankan program pembangunan Kota Kediri sesuai visi misinya.
Sebagai wali kota Kediri dirinya mengaku lebih konsentrasi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kediri ketimbang ribut-ribut memikirkan masalah aturan pilkada yang saat ini menimbulkan kontroversi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaKPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaGolkar Siapkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Bobby Nasution di Sumut, dan Khofifah Cagub Jatim
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaIngin Maju Pilgub Kaltara, Ketum Prabowo Mania Klaim Dapat Dukungan Jokowi
Ingin Maju Pilgub Kaltara, Ketum Prabowo Mania Klaim Dapat Dukungan Jokowi
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca Selengkapnya