Presiden Jokowi: Politik harus kondusif!

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Instruksi ini disampaikan menyusul kontroversi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pembelian 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer.

"Politik harus kondusif!" tegasnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Jokowi meminta agar persoalan itu diselesaikan di tingkat kementerian bidang koordinator.

"Bahas di tingkat Menko. Di tingkat Menko belum selesai, maka lanjutkan ke tingkat Pak Wapres. Masih belum selesai (di Wapres), masih bisa ke saya," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi memerintahkan agar menteri dan pimpinan lembaga fokus pada tugasnya masing-masing. Mereka diminta meningkatkan kinerja untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Terus jaga stabilitas ekonomi, politik, tingkatkan kinerja dalam dukung pembangunan," ucapnya.

Untuk diketahui, kontroversi pernyataan Gatot Nurmantyo mengenai rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer membuat kondisi politik nasional memanas. Bahkan, Presiden turun tangan untuk mencari tahu akar persoalannya.

Jokowi memanggil Gatot pada Selasa (26/9) malam, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Namun, Kepala Negara enggan membeberkan hasil pertemuannya. Dia hanya menegaskan, sudah mendapat penjelasan lengkap dari Gatot soal informasi pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer.

Sementara Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima TNI pada Minggu (24/9) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Wiranto menuturkan polemik itu terjadi akibat kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk. (mdk/noe)