Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, soal reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Oleh karena itu, kata Jokowi, reshuffle bisa dilakukan dalam bulan Januari ini, bulan depan dan seterusnya.

"Bisa bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, terus," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (8/1).

Jokowi sudah mengantongi nilai kinerja masing-masing menteri. Namun demikian, Jokowi selalu menegaskan soal perombakan kabinet itu adalah hak prerogatifnya sebagai Presiden. Dirinya tak bisa didesak ataupun didikte untuk melakukan reshuffle.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Hak prerogatif Presiden," kata Jokowi.

Seperti diketahui isu reshuffle jilid II kembali ramai diperbincangkan. Sebabnya beberapa kementerian dinilai belum kerja maksimal.