Pramono: Pilkada lewat DPRD rampas kedaulatan rakyat!

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung melihat ada kesan dipaksakan, soal pembahasan RUU Pilkada yang rencananya bakal disahkan akhir bulan nanti. Menurut dia, pengesahan RUU Pilkada ini hanya untuk kepentingan jangka pendek.

"Ya yang pertama kan kalau dulu lihat dari tahap-tahap yang dilakukan kan terkesan sekali dipaksakan. Selesai sebelum DPR yang baru. Jadi ini memperkuat apa yang menjadi motivasi dalam kepentingan jangka pendek, motivasi politik," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

Pramono menilai, RUU ini merampas kedaulatan rakyat. Dia yakin, rakyat bakal menolak disahkannya RUU Pilkada yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD.

"Ini benar-benar merampas kedaulatan rakyat. Rakyat itu kan daya dalam UUD kita. Kemudian kalau ini dipaksakan saya yakin publik akan memberikan reaksi. Satu-satunya kedaulatan yang dimiliki rakyat saat ini adalah menentukan pemimpinnya secara langsung," tegas mantan Sekjen PDIP ini.

Diketahui, RUU Pilkada sedang digodok di Panja DPR. Mayoritas partai seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP setuju kepala daerah dipilih lewat DPRD. Sementara minoritas fraksi yakni PDIP, Hanura, PKB ingin Pilkada langsung.