Pramono nilai surat DKP tak berefek untuk elektabilitas Prabowo

Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, surat rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI tidak berefek pada elektabilitas capres bernomor urut 1. Dia menilai, masyarakat kini sudah berfikir secara objektif terkait persoalan 1998.

"Saya merasa tidak ada efeknya. Orang kan melihat juga sekarang yah. Saya mendukung karena dia baik," ujar Pramono kepada wartawan usai memberikan pembekalan kepada peserta 'Indonesia Mengajar' di Wisma Handayani, Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (12/6).

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo - Hatta lantaran memiliki visi misi sejalan dengan partainya. "Karena Pak Prabowo mengatakan apa yang dilakukan Pak SBY semasa kepemimpinan beliau yang prorakyat akan dilanjutkan itu segaris dengan kita," sambungnya.

Ketika diminta tanggapannya oleh wartawan terkait surat DKP pemberhentian Prabowo , dia pun enggan menanggapi. Dirinya secara pribadi hanya ingin mendukung mantan Danjen Kopassus itu untuk melenggang ke istana.

"Kalau membenarkan atau tidaknya surat itu, saya tidak berkomentar tapi saya dukung Prabowo karena keputusan saya. Setelah Prabowo menyampaikan visi misi dan segaris dengan kebijakan SBY memimpin negara ini adalah putra dari Demokrat yah kami dukung," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI. Dalam surat yang diterima redaksi merdeka.com, surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono , Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998.

Prabowo kemudian memerintahkan anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar melalui Dan Grup-IV Kolonel Inf Chairawan dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis.