Pramono Anung sebut caleg DPR bisa habiskan Rp 48 miliar

Merdeka.com - Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai calon anggota legislatif hasil Pemilu 2014 bisa menghabiskan biaya Rp 2-48 miliar. Padahal gaji seorang anggota dewan hanya puluhan juta.

"Itu hasil penelitian saya dan pemilu sebelumnya masih 50 persennya, tapi meski tidak memuaskan bukan berarti pilkada langsung harus diubah, melainkan sistem pemilu yang buruk dalam pilkada langsung itulah yang harus diubah," kata Pramono di Surabaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (9/11).

Dia menjelaskan sistem pemilu yang menganut proporsional terbuka memang membuat 'high cost'. "Itu tidak bagus. Karena itu jangan menggunakan proporsional terbuka yang bergantung 'pasar' (rakyat) lagi. Sebab high cost dan tidak mendidik rakyat, sehingga banyak pengusaha masuk parlemen untuk cari 'perlindungan politik' bagi usahanya," katanya.

Jika kembali ke proporsional tertutup (nomor urut caleg) juga tidak baik, karena bergantung parpol dan rakyat tak berdaulat. "Mungkin proporsional gabungan antara terbuka dan tertutup," katanya.

Selain itu, fungsi legislasi DPR juga harus ditata lagi. "DPR itu jangan teknis, misalnya dalam membuat UU harus ada pakar dalam legislasi center yang bebas kepentingan dalam membuatnya, lalu DPR tinggal memutuskan secara politik," katanya.

Tidak hanya perbaikan sistem politik, katanya, namun perbaikan juga perlu dilakukan dalam supremasi hukum yang masih rendah dan mudah dipermainkan pihak-pihak tertentu, bahkan pemberantasan korupsi juga belum membuat jera para koruptor.

"Sistem otonomi daerah juga perlu diperbaiki agar tidak memunculkan dinasti politik dan bisa kembali kepada tujuan semula adanya otonomi daerah untuk mendorong munculnya potensi daerah yang berperan secara nasional," katanya.

Menurut dia, perbaikan di segala bidang perlu dilakukan, sebab apa yang dilakukan Indonesia sudah menuju perbaikan meski belum memuaskan. "Buktinya, perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik di tengah-tengah pertumbuhan menurun yang dialami bangsa-bangsa lain di dunia, bahkan negara-negara di Eropa juga masih minus," katanya.