Pramono Anung akan kaji ulang pemilihan anggota BPK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima tiga orang perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat) di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangan mereka untuk memberikan dokumen dan meminta pemimpin DPR mengkaji ulang terpilihnya Eddy Mulyadi sebagai salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya ingin berikan dokumen bukti bahwa proses pemilihan BPK perlu dikaji, karena Eddy Mulyadi disebut sudah keluar dari jabatannya di BPKP dua tahun lalu, tapi dari CV yang diberikan ke DPR dia bilang masih menjabat jadi deputi," kata salah satu anggota Lekat, Abdul Fatah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Posisi Eddy Mulyadi Soepardi yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Bidang Investigasi BPKP RI dinilai melanggar Pasal 13 huruf (j) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan syarat anggota BPK di antaranya "paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara".

Setelah menerima perwakilan LSM tersebut, Pramono Anung berjanji akan membahas usulan tersebut dalam sidang paripurna mendatang. Sejumlah berkas juga diterima politikus PDI Perjuangan itu.

"Kita akan menegakkan aturan yang ada. Siapapun calon yang ada nanti akan diputuskan di paripurna. Karena dalam rapat tersebut ada kewenangan," ucap Pramono.

Pramono juga mengatakan, apabila dalam proses pemilihan anggota BPK ternyata ditemukan keganjilan terhadap salah satu calon, maka calon yang bermasalah tidak akan dilanjutkan.

"Paripurna besok terhadap nama tidak masalah kita teruskan. Yang bermasalah tidak akan diteruskan," tutup Pramono.

Seperti diketahui, pada 15 Agustus lalu, Komisi XI DPR meloloskan lima orang dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi anggota BPK. Mereka adalah Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, Moermahadi Soerja Djanegara dan Eddy Mulyadi Soepardi.