Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih mencari tiket untuk maju di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen memaksa Gerindra berkoalisi dengan partai lain demi mencalonkan Prabowo.

Gerindra tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan partai-partai yang belum menentukan dukungan, ada PKS, PAN dan Demokrat. Masalah baru muncul, Prabowo dibuat bingung menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya bertarung di Pilpres.

Ketiga partai mematok syarat agar kader mereka dipinang menjadi cawapres oleh Prabowo. Semisal, Demokrat menawarkan nama Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono, PKS mengajukan sekitar 9 nama cawapres serta PAN yang mendorong Ketua Umum Zulkifli Hasan. Muncul anggapan, Prabowo terkunci dengan kepentingan ketiga partai karena urusan cawapres.

Direktur Populi Center Ushep S Ahyar mengatakan manuver PAN, PKS dan Demokrat yang kompak mengajukan cawapres karena melihat kekuatan Prabowo tidak seperti dulu. Minimal, 5 tahun lalu atau tepatnya Pilpres 2014 saat melawan Joko Widodo. Kekuatan yang dimaksud bisa berupa elektabilitas, logistik serta pengaruh.

"Saya kira bisa biasa tawar menawar politik. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak setinggi pasaran zaman 5 tahun lalu," kata Ushep ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (11/7).

Ketiga partai, kata Ushep, tentu memiliki agenda sendiri dengan mengajukan cawapres. Salah satunya mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) di Pemilu 2019.

"Mereka sadar betul kalau ada tokoh di partai itu diharapkan berpengaruh tren elektabilitas partainya. Dimana ada tokoh bisa membawa serta mengatrol partai-partai yang dimana tokoh itu," ujar Ushep.

Ushep menyarankan Prabowo membujuk ketiga partai untuk tidak memaksakan kader menjadi cawapresnya. Prabowo bisa menawarkan pembagian kekuasaan (power sharing) sebagai bahan kesepakatan.

"Ya kan tawaran untuk kalau berkuasa ini soal power sharing sumber power tidak hanya Wapres tapi ada sumber lain, seperti Menko. Tidak mendapatkan Wapres tapi yang lain dapat," paparnya.

Dalam menentukan cawapres dari kalangan partai, Ushep beranggapan Prabowo dan Gerindra bisa melihat beberapa ukuran objektif. Diantaranya, melihat besarnya kontribusi partai di koalisi, jumlah kursi di DPR serta kesamaan gagasan.

Ukuran objektif lain, lanjut Ushep, Prabowo harus memilih pasangan dengan latarbelakang berbeda dan bisa saling melengkapi. Kemudian, dia juga melihat mantan Pangkostrad membutuhkan seorang teknokrat yang menguasai pembangunan ekonomi atau dari kalangan religius.

"Saya kira mungkin tidak sama latar belakang Pak Prabowo dari militer, kalau sipil yang paham pembangunan ekonomi," jelas Ushep.

Sebelumnya, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan partainya akan mengupayakan kadernya sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2019. PKS tidak hanya ingin menjadi 'penggembira' di ajang Pilpres.

Menurut Tifatul, siapapun capresnya yang diusung oleh partai besutan Prabowo Subianto itu cawapresnya harus berasal dari PKS. Nama yang menguat di internal PKS adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Tak berbeda dengan PKS, Partai Demokrat juga memasang 3 syarat sekaligus jika ingin Demokrat mendukung Prabowo. Syarat pertama adalah kesepakatan soal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Demokrat konsisten mendorong Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres.

Syarat kedua adalah Demokrat minta dilibatkan dalam penyusunan visi misi capres-cawapres. Terakhir Demokrat ingin adanya kesetaraan jika akhirnya berkoalisi dengan Gerindra.