Prabowo Serang Soal Impor Beras, Jokowi Jawab Menteri Memang Harus Beda

Merdeka.com - Dalam tema debat korupsi dan terorisme, Capres Prabowo Subianto mengatakan, masalah korupsi sangat berkaitan dengan konflik kepentingan pejabat negara. Prabowo bertanya tentang para menteri di kabinet kerja Jokowi yang disebut memiliki konflik kepentingan dalam membuat kebijakan.

"Bagaimana pandangan bapak, tentang konflik kepentingan, apakah bapak meyakini dan menjamin bahwa pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok dalam kebijakan yang diambil, terutama dalam impor beras, impor gula, komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani kita?" tanya Prabowo di debat Capres perdana yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Jokowi mengawali jawaban dengan melihat dirinya sendiri yang mengaku tidak mempunya beban masa lalu. Dengan demikian, Jokowi meyakini konflik kepentingan yang terjadi di tingkat menteri bisa diatasi.

Jokowi pun menantang apabila ada konflik kepentingan yang terjadi dengan para menterinya bisa ditempuh jalur hukum.

"Ya kalau memang ada dan bapak memiliki bukti yang kuat jalankan mekanisme hukum, laporkan ke polisi, KPK, Kejaksaan," kata dia.

Jokowi pun memamerkan online single submission yang diterapkan dalam pemerintahannya. Dengan program itu, siapapun yang ingin membuat izin, maka cukup hitungan jam selesai.

"Bapak tunggu dua jam izinnya akan keluar, bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah kita lakukan perbaikan sistem, sederhanakan sistem," tambah Jokowi.

Namun, jawaban Jokowi belum memuaskan Prabowo. Dia membeberkan sejumlah kejanggalan di tubuh pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal data jumlah impor beras yang berbeda-beda.

Prabowo menjelaskan, di antara menteri-menteri Jokowi berseberangan. Ada yang katakan persediaan beras cukup, tapi ada yang mau impor.

"Kami bertanya kepada bapak, pejabat yang bapak angkat termasuk Dirut Bulog Pak Buwas katakan cukup, Menteri Pertanian cukup, tapi Menteri Perdagangan izinkan impor, komoditas pangan begitu banyak, ini bingung di antara pejabat karena itu kami tanya, apakah bapak benar-benar yakin tidak ada konflik kepentingan?" tanya Prabowo.

Jokowi menilai, perbedaan pandangan antara menteri adalah hal yang wajar. Jokowi bahkan menekankan, memberikan kesempatan kepada para menteri untuk berdebat.

"Tapi kalau sudah diputuskan, harus dijalankan. Kalau menteri sama semua menurut saya enggak bagus, tidak ada saling kontrol, saling ngecek, mengawasi, penting sekali," terang Jokowi.