Prabowo-Sandi tak ingin Jokowi anggap enteng pelemahan rupiah

Merdeka.com - Pada Jumat (7/9) lalu, para ketua umum parpol pengusung Prabowo-Sandi menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan itu menghasilkan tujuh poin pernyataan sikap atas anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Pernyataan sikap ini dinilai bentuk serangan terhadap pemerintah. Namun kubu Prabowo-Sandi membantahnya.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap yang dibacakan Sandiaga itu merupakan respons pihaknya atas permasalahan yang terjadi. Pertemuan para petinggi parpol saat itu juga bukan untuk mengatur strategi menyerang kubu Jokowi-Ma'ruf atau petahana, melainkan untuk konsolidasi parpol koalisi.

"Itu kan konsolidasi. Iya itu pernyataan sikap itu ingin merespons permasalahan. Bukan menyerang pemerintah," bantah Andre saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/9).

Andre mengatakan, melalui pernyataan sikap itu kubu Prabowo-Sandi ingin mengingatkan capres petahana yang menjadi bagian pemerintah agar responsif terhadap menguatnya nilai tukar dolar.

"Kita mengingatkan pemerintah agar pemerintah benar-benar serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau ini dibiarkan dampaknya luar biasa. Jangan sampai dianggap enteng. Itu maksudnya Pak Prabowo dan Pak Sandi," pungkasnya.

Sebelumnya pernyataan sikap kubu Prabowo-Sandi ditanggapi sinis oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto berharap, kontestasi politik dihiasi dengan program, bukan saling serang.

Sandiaga membacakan isi pernyataan sebagai respons atas anjloknya nilai rupiah. Sandi menilai, pelemahan rupiah memberatkan perekonomian nasional, khususnya rakyat kecil yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil seperti tahu dan tempe.

Menurut dia, hal ini terjadi karena lemahnya fundamental ekonomi. Terjadi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Selanjutnya, sektor manufaktur yang menurun dan pertumbuhan sektor manufaktur yang di bawah pertumbuhan ekonomi.

Sandi menambahkan, sektor manufaktur yang pernah mencapai hampir 30 persen PDB pada tahun 1997, sekarang tinggal 19 persen PDB. "Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita," kata dia.

Mantan Ketua HIPMI ini melanjutkan, melemahnya fundamental ekonomi ini tidak terlepas dari suatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.

"Antara lain, tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," jelasnya.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini kemudian memberikan solusi atas keprihatinan merosotnya nilai tukar rupiah tersebut. Salah satunya dengan mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak mendesak, bersifat pemborosan, dan barang mewah yang ikut mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok.

"Mengurangi secara signifikan pengeluaran pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial, dan yang tidak mendorong penciptaan lapangan kerja," tutupnya.