Prabowo harus segera pastikan koalisi agar tiket pilpres aman

Merdeka.com - Ketua Umum Prabowo Subianto tengah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Di sejumlah daerah yang didatanginya, Prabowo kritis menyampaikan kritikannya kepada pemerintah dalam pidato politiknya.

Namun, hingga kini Prabowo belum juga memastikan apakah akan maju di Pilpres 2019 atau tidak. Deputy Director INTRANS, Endang Tirtana menilai ketidakpastian pencalonan Prabowo oleh Gerindra membuka ruang manuver politik di tubuh koalisi oposisi.

"Munculnya nama Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, membuat konfigurasi politik semakin dinamis. Pasalnya Undang-undang Pemilu mensyaratkan jumlah 20 persen suara parpol untuk mengusung capres dan cawapres," katanya dalam siaran pers, Kamis (5/4).

Menurutnya, dengan hanya berbekal suara 11,81 persen, Gerindra harusnya agak khawatir dengan munculnya nama-nama baru tersebut. Dia mengatakan, Gerindra butuh paling sedikit 9 persen untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres. Dengan hanya didukung oleh PKS (7,59 persen) atau hanya didukung oleh PAN dengan suara 7,59 persen, posisi Gerindra tidak sekuat Jokowi dengan PDIP yang mengantongi suara 18,95 persen.

"Gerindra bisa ditinggalkan setiap saat oleh partai-partai di sekitarnya. Dengan kebutuhan 9 persen suara, posisi Gerindra sama dengan posisi PKS, PAN, PKB dan Demokrat. PKS tampaknya sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai skenario, PKB sedang berputar-putar dengan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, begitu juga Demokrat masih menunggu sinyal kuat dari PDIP mengenai tempat terbaik untuk AHY. Sementara di antara koalisi pendukung pemerintah, hanya PKB yang tampaknya punya peluang berpaling ke poros lain," katanya.

Sementara, lanjut dia, di tubuh koalisi oposisi PKS sudah meluncurkan 9 nama yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Selain itu, kata dia, Demokrat juga sedang 'menikmati' popularitas AHY dan modal suara 10,9 persen.

"Gerindra harus benar-benar memastikan PAN dan PKS tidak berpaling, dan itu bukan dengan menimbang elektabilitas Prabowo melawan Jokowi, apalagi menunggu untuk memilih apakah mengusung Prabowo, Gatot atau Anies," katanya.

Menurutnya, Prabowo harusnya lebih dulu menyapa partai koalisi sebelum berkeliling menyapa rakyat. Terlalu lama berkeliling sebelum memastikan angka 20 persen aman untuk tiket Pilpres cukup berisiko.

"Simpul dan simbol oposisi hanya ada pada Prabowo, tanpa Prabowo sulit mengkonversi suara oposisi menjadi elektabilitas. Prabowo adalah simbol oposisi, begitu juga Jokowi adalah simbol pendongkrak elektabilitas partai pendukungnya. Tanpa Prabowo maka elektabilitas partai-partai pendukungnya akan menurun. Hanya saja membiarkan partai-partai koalisi Gerindra terlalu lama menunggu akan membuka ruang manuver semakin kuat. Apalagi jika kubu Jokowi juga meningkatkan komunikasi, lobby dan tekanan ke partai-partai pendukung Prabowo," katanya.