Merdeka.com - Parpol koalisi pengusung Joko Widodo atau Jokowi yang mengusung pasangan calon di Pilkada serentak mensyaratkan paslon yang diusungnya mendukung dan memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Seperti diketahui beberapa parpol koalisi Jokowi memperoleh suara tertinggi berdasarkan hitung cepat lembaga survei dalam Pilkada serentak 27 Juni kemarin seperti NasDem, Golkar, Hanura, dan PPP.

"Partai-partai koalisi pemerintah yang ada di sana, Golkar, PPP, NasDem, ketika memberikan SK pengusungan itu memang kita sampaikan kepada Bu Khofifah bahwa syaratnya kami mengusung ini untuk Pilpres itu harus mendukung Pak Jokowi. Meskipun ini kan tidak pernah kita sampaikan ke media, tapi sudah kita sampaikan dan menjadi kesepahaman bersama," kata Sekjen PPP, Arsul Sani di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6) malam.

Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak diusung oleh Demokrat, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan ini mengungguli pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang diusung di antaranya oleh PKB dan PDIP.

Kesepakatan ini menurutnya tak akan menyulitkan posisi Khofifah yang juga diusung Demokrat. Mengingat Demokrat tak termasuk dalam gabungan koalisi parpol pengusung Jokowi. Sampai saat ini Demokrat belum memutuskan arah dukungan untuk Pilpres 2019 dan masih optimis akan terbentuk poros ketiga.

Arsul mengatakan, tak mengetahui apakah ada kesepakatan juga antara Khofifah dengan Partai Demokrat. "Kita tidak tahu apa kontraknya Bu Khofifah dengan Demokrat. Tapi kan yang ada di sana Demokrat cuma sendirian. Yang tiga (parpol) kan jelas mendukung Pak Jokowi," ujarnya.

Menurutnya posisi Khofifah ini telah dipahami oleh Demokrat. Khofifah sejak 2014 mendukung Jokowi dan bahkan menjadi juru bicara saat Jokowi menjadi capres.

"Saya kira Demokrat sadar betul bahwa Bu Khofifah itu track record-nya dari 2014 memang sudah dengan Pak Jokowi. Dulu kan jubir 2014 kemudian masuk kabinet kemudian menjadi cagub dengan mayoritas dukungan dari partai-partai koalisi," ujarnya.

Kesepakatan yang sama, lanjut Arsul, juga berlaku di Jawa Barat. Ridwan Kamil yang dinyatakan menang Pilkada berdasarkan hitung cepat juga disyaratkan agar mendukung Jokowi pada Pilpres nanti. Syarat ini merupakan kesepakatan antara Ridwan Kamil dengan Partai NasDem yang pertama kali menyatakan dukungan.

"Ada (kesepakatan yang sama di Jabar). Hanya selama ini yang memediakan soal syarat ini kan NasDem. Kalau NasDem memang selalu terbuka mengatakan kami dukung Ridwan Kamil dengan syarat 2019 dukung Jokowi. Saya tidak tahu kalau PKB ya. Kalau PPP, Golkar, saya kira Hanura juga itu memang selalu mensyaratkan itu," papar Anggota Komisi III DPR ini.

"Tidak hanya di situ (Jabar dan Jatim). Tapi di semua (daerah) itu sesungguhnya kita bicara. Bisa dukung Jokowi atau enggak. Kalau jawabannya enggak, kita enggak akan usung," sambungnya.