Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai sulit menerapkan pemilihan kepala daerah secara asimetris berdasarkan daerah seperti yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian. Arsul mengatakan, ada dua alasan mengapa hal tersebut sulit diterapkan.

"Saya melihat ada kesulitan, ada persoalan kalau pengaturannya pembedaan antara daerah yang bisa Pilkada langsung dengan yang tidak bisa Pilkada langsung," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (20/11).

Arsul menilai, sulit menentukan mana daerah yang harus diterapkan Pilkada langsung atau tidak langsung. Karena ukurannya kualitatif. Ditambah dikhawatirkan terjadi diskriminasi karena di daerah tersebut dianggap terjadi politik uang tinggi misalnya.

"Kalau itu misalnya di daerah tertentu karena politik uang tinggi, enggak di daerah lain itu, apa enggak begitu marak, nanti ada yang marah," kata Arsul.

Rawan Digugat ke MK

Poin berikutnya Arsul menilai bakal mudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Sebab bakal dianggap terjadi diskriminasi ham politik warga negara.

"Prinsip persamaan di hadapan hukum itu kan menyangkut juga hak-hak hukum hak politik juga itulah yang saya lihat persoalannya," jelasnya.

Menurutnya, alternatif yang dapat diterapkan adalah asimetris dalam hal tingkatkan pemilihan. Misalnya, dalam Pilgub ditetapkan secara tidak langsung, atau dalam Pilgub atau Pilwakot saja.

Usulan lainnya, Pilkada diterapkan seluruhnya secara langsung atau seluruhnya tidak langsung.

"Kalau mau menurut saya, pilihannya tetap langsung dua-duanya atau salah satu tidak langsung satunya langsung atau dua-duanya tidak langsung," kata Arsul.