PPP setuju PDIP dapat kursi pimpinan DPR, tapi minta MPR juga ditambah

Merdeka.com - Revisi UU MD3 mandek karena masih terjadi perdebatan terkait penambahan jumlah kursi pimpinan DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju dengan kesepakatan menambah 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, selain kursi pimpinan DPR ditambah 1, partainya juga mendorong kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga ikut ditambah. Tujuannya agar masing-masing fraksi partai mendapat jatah kursi pimpinan MPR.

"Kalau PPP saat ini sikapnya adalah mendukung 1 pimpinan DPR, tetapi silakan kalau mau ditambah di MPR lah. Supaya ada kedudukan protokoler di sana bagi pimpinan partai yang ditunjuk atau pejabat teras partai di MPR," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Arsul menuturkan, mayoritas partai menyetujui kesepakatan penambahan 1 kursi pimpinan DPR kepada PDIP. Jika PDIP mendapatkan jatah, maka pimpinan DPR menjadi genap 6 orang. Namun, PKB masih berupaya agar pimpinan DPR ditambah 1 lagi menjadi 7 kursi.

"Tapi kemudian ada usulan dari PKB agar jangan 1 tapi PKB mendapatkan posisi itu sehingga harus 2. Kebetulan 2 ini menjadikan ganjil kalau nambahnya 1 kan genap, kalau genap bagaimana," ujarnya.

PPP sebenarnya tak masalah jika jumlah kursi pimpinan DPR berjumlah ganjil atau genap. Arsul beralasan, pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan strategis dan hanya keputusan administratif. Keputusan strategis yang diambil DPR harus melewati rapat paripurna.

"Karena tidak mengambil keputusan yang mewakili DPR tanpa persetujuan rapat paripurna. Nah jadi kalau pun genap ya enggak apa-apa," terangnya.

Selain masalah jumlah pimpinan, kata Arsul, perdebatan juga terjadi menyangkut cakupan revisi. Sejumlah fraksi mengusulkan revisi hanya dilakukan terbatas mengenai penambahan kursi.

Tetapi, ada juga fraksi yang mendorong UU MD3 direvisi seluruhnya. Salah satu fraksi yang mendorong revisi keseluruhan adalah NasDem.

"Yang pertama revisi terbatas setelah itu dilanjutkan dengan revisi over all tadi yang lain-lainnya. Nah itu dari sisi soal cakupan revisinya," tandasnya.